3570 Personel Linmas Amankan Pilkada

352

KENDAL – Sejumlah persiapan pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkda) Kendal 2015 mulai dilakukan. Satpol PP Kabupaten Kendal mulai melakukan pendataan terhadap jumlah anggota yang akan disiagakan di tempat pemungutan suara (TPS). Setidaknya, ada sebanyak 3570 personel linmas yang akan diterjunkan untuk pengamanan pilkada.

Kepala Satpol PP Kabupaten Kendal, Toni Ari Wibowo mengatakan, persiapan pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kekacauan dalam Pilkada yang akan digelar di Kendal. Sebab banyak tahapan mulai dari kampanye sampai pada pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan suara. “Meskipun, tahapan-tahapan Pilkada masih belum ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tapi kami sudah mulai persiapan. Terutama untuk penempatan petugas dari Perlindungan Masyarakat (Linmas) di tiap-tiap TPS,” katanya, Minggu (15/2).

Dari surat yang diterima melalui koordinasi dengan KPU setempat, jumlah TPS untuk Pilbup berjumlah 1.785 tempat. Rencananya, setiap TPS akan disiagakan dua personil Linmas untuk berjaga. “Jadi lebih kurang ada sebanyak 3570 personel yang akan kami siagakan dalam pelaksanaan pilkada nanti,” imbuhnya.

Petugas Linmas akan membantu memberikan pengamanan selama satu hari saat pencoblosan dilakukan. Untuk anggarannya, tiap Linmas mendapatkan Rp 150 ribu per hari. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kendal. Ia mengaku tidak ada kendala dalam jumlah personel Linmas yang harus diepnuhi Satpol PP Kendal. sebab sejauh ini, di Kendal sudah ada sekitar 3.800 anggota yang tersebar di setiap desa maupun kelurahan. “Linmas ini yang akan membantu Satpol untuk mengamanan Pilkada. Hal itu karena keterbatasan jumlah personel satpol PP. Sementra tidak mungkin mengangkat kontrak karena sudah tidak boleh. Jadi linmas meskipun dasarnya bekerja secara sukarela yang melekat di masing-masing desa akan kami minta bantuannya,” tambahnya.

Devisi Pemutahitan Data Pemilih KPU Kabupaten Kendal, Rochimudin mengatakan, pelaksanaan pemilihanPilkada Kendal sejauh ini sudah mulai penyusunan draft surat keputusan tentang tahapan pilkada dan pencalonan pemutahitan data pemilih. Semua tahapan pelaksanaan pilkada didasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang disahkan DPR RI beberapa waktu lalu. Meski belum final dan masih ada sejumlah hal yang harus direvisi namun diyakini secara esensi refisi perpu tersebut tidak berubah jauh dari putusan yang telah disepakati.

“Masih ada sejumlah refisi yang dilakukan DPR RI, informsi yang diterima diantaranya penyempitan waktu pendaftaran dan uji publik yang dinilai terlalu panjang. Ada juga wacana penghapusan uji publik,” katanya.

Berdasarkan Perppu direncanakan pelaksanaan Pilbup Kendal akan dilaksanakan pada 16 Desember 2015. Tapi belum ada kepastian karena menunggu hasil revisi. “Pelaksanaannya dimulai dengan pendaftaran bakal calon dan pendataan calon pemilih tetap,” tambahnya. (bud/fth)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.