Pesisir Semarang Rusak Parah

616
RUSAK: Anggota Baleg DPRD Kota Semarang dan Dinas Kelautan dan Perikanan saat meninjau kawasan pesisir Tapak, Tugurejo, kemarin. (M. Rizal Kurniawan/Radar Semarang)
RUSAK: Anggota Baleg DPRD Kota Semarang dan Dinas Kelautan dan Perikanan saat meninjau kawasan pesisir Tapak, Tugurejo, kemarin. (M. Rizal Kurniawan/Radar Semarang)
RUSAK: Anggota Baleg DPRD Kota Semarang dan Dinas Kelautan dan Perikanan saat meninjau kawasan pesisir Tapak, Tugurejo, kemarin. (M. Rizal Kurniawan/Radar Semarang)

TUGUREJO – Abrasi pantai di pesisir Kota Semarang dipastikan akan semakin parah. Pasalnya, ratusan hektare lahan konservasi berupa tambak dan hutan mangrove terancam hilang. Hal itu menyusul rencana pembangunan permukiman dan industri oleh perusahaan swasta pemilik lahan konservasi wilayah Tapak, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu.

Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kota Semarang bersama Dinas Kelautan dan Perikanan, Senin (16/2) kemarin, melakukan tinjauan langsung ke lokasi. Pemerintah akan berusaha mempertahankan kawasan konservasi pesisir, salah satunya dengan membuat peraturan daerah (perda) pesisir.

Ketua Baleg Suharsono mengatakan, pihaknya bersama pemkot ingin membuat sebuah peraturan yang nantinya mengatur pemanfaatan wilayah pesisir. Zonasi di wilayah-wilayah pesisir kota seperti zona konservasi, umum, dan pelayaran harus jelas.

”Sebagai langkah awal, kita melihat dulu garis pantai yang akan menjadi titik untuk membuat zona-zona tersebut. Seperti di Pulau Tiram di kawasan Tapak, garis pantainya diketahui sudah masuk (ke daratan) 2 kilometer karena abrasi, dari garis pantai yang ditentukan tahun 2010,” katanya.

Di Tapak, diketahui seluruh lahan berupa tambak dan hutan mangrove juga sudah dimiliki oleh swasta. Para petani yang asli penduduk setempat justru hanya memiliki hak mengelola lahan, sampai dengan pihak swasta itu membangunnya sebagai kawasan permukiman dan industri.

Melalui peraturan daerah yang sedang disusun, semua kegiatan pembangunan yang sifatnya merusak lahan konservasi bisa dicegah. Dalam rancangan peraturan daerah, pihaknya akan mengatur tidak semua lahan di kawasan Tapak dapat dibuat menjadi permukiman dan industri. Lahan konservasi yang sudah ada harus dipertahankan demi menjaga ekosistem.

”Saya sangat khawatirkan dengan rencana sebagai permukiman dan industri itu. Lahan sudah dipatok-patok untuk dimanfaatkan menjadi permukiman,” tegasnya.

Ditegaskan, dewan dan pemerintah komitmen ingin Kota Semarang memiliki lahan konservasi, yang sampai saat ini masih dicari. Namun dari sekitar 1.146 hektare wilayah pesisir dari Kecamatan Tugu sampai Semarang Barat, Semarang Utara dan Genuk, saat ini hampir seluruhnya dimiliki oleh swasta. Diketahui ada tujuh perusahaan yang menguasasi lahan pesisir di antaranya PT IPU, PT Merdeka Tama, dan lainnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang I Gede Made Agung mengatakan, pihaknya mengajukan rancangan peraturan daerah zonasi wilayah pesisir, karena amanat dari undang-undang. Daerah yang memiliki pantai diharuskan segera membuat rencana zonasi wilayah pesisir.

Pengajuan rancangan peraturan itu, juga terkait dengan adanya revisi perda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), sehingga diharapkan zonasi ini masuk diatur di dalamnya. Apabila zonasi wilayah pesisir diperdakan, maka akan bisa membatasi pengembangan di wilayah pesisir.

”Pemkot Semarang harus memiliki lahan di pesisir yang akan dimanfaatkan untuk eco edo wisata mangrove. Jadi, pemkot harus memiliki lahan di wilayah pesisir untuk dijadikan ruang umum sebagai hutan mangrove. Termasuk Tapak ini juga masuknya zona wisata,” katanya.

Kabid Pengelolaan Kelautan dan Pesisir, Dinas Kelautan dan Perikanan Siswanto mengatakan, nantinya ada beberapa zonasi untuk wilayah pesisir, beberapa di antaranya zona pelayaran, zona industri, dan zona wisata. Untuk nelayan, juga diatur dalam rancangan peraturan daerah ini agar zona lebih jelas pengaturannya. ”Di Kota Semarang ada kurang lebih 1.400 nelayan. Jadi, harus kita atur rute mereka mencari ikan agar tidak masuk wilayah pelayaran,” ujarnya. (zal/aro/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.