Dituntut Paham Amandemen UUD 1945

372

KENDAL – Sebanyak 150 guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) setingkat SMA sederajat mengikuti sosialisasi sistem ketatanegaraan yang digelar oleh Fakultas Hukum (FH) Uninversitas Diponegoro (Undip) dan Dinas Pendidikan Kendal. Tujuannya agar guru memahami UUD 1945 paska dilakukan amandemen. Ketua Bagian (Kabag) Hukum Tata Negara FH Undip, Indarjo mengatakan, pemahaman sistem ketatanegaraan menjadi hal penting mengingat UUD 1945 berubah sesuai kebutuhan kondisi dan kebutuhan negara. Apalagi sejak deklarasi kemerdekaan RI 17Agustus 1945 UUD sudah dilakukan amandemen empat kali oleh MPR RI.

Guru mata pelajaran PPKn dituntut mampu menguasai materi sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sebab UUD sudah mengalami banyak perubahan sistem ketatanegaraan sejak reformasi 1998 lalu. “UUD 1945 tercatat pernah dilakukan amandemen oleh MPR RI pada 1999, 2000, 2001 dan 2002. Bisa saja nanti ada perubahan atau amandemen lagi jika sepertiga dari jumlah MPR RI yang terdiri dari DPR RI dan DPD setuju melakukan amandemen,” katanya disela sosilasisasi yang digelar di Aula SMA 1 Kendal.

Hal penting yang menjadi buah dari amandemen UUD 1945 yakni banyak bermunculan aturan dan lembaga-lembaga baru. Seperti perubahan pada sistem perunundang-undangan bidang pemerintahan daerah, pemerintah desa dan munculnya komisi-komisi paska amandemen UUD 1945. Dari perubahan itu, guru-guru PPKn di tingkat SMA sederajat harus memahami agar bisa memberikan penjelasan kepada peserta didik secara benar sesuai sesuai dengan pokok amandemen. “Guru-guru PPKn harus bisa menguasai perkembangan yang ada supaya mampu menyampaikan mata pelajaran dengan baik,”imbuhnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, Muryono mengatakan, sosialisasi melibatkan guru PPKn SMA sederajat, Kepala UPTD, pengawas, dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). “Harapannya, guru dapat memahami dan menguasai materi supaya peserta didik mendapatkan ilmunya. Sehingga akan berdampak terhadap mentalitas, semangat dan wawasan kebangsaan pada siswa,” katanya.

Selain kegiatan tersebut, pihaknya juga telah melakukan kesepakatan dengan perguran tinggi untuk melakukan Tri Dharma pengabdian masyarakat. “Kami saat ini juga sedangn menyusun Disertasi tentang perlindugan hukum bagi profesi pendidik. Sehingga pendidik nantinya tidak perlu khawatir dengan ancaman dari pihak-pihak luar sepanjang yang dijalankan itu sesuai,” imbuhnya. (bud/fth)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.