Pejabat SPKD Jangan Korupsi

364

DEMAK – Potensi korupsi bisa berawal dari proses administrasi yang tidak tertib. Mulai dari perencanaan hingga kontrak pekerjaan proyek. Karena itu, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Demak diminta untuk taat administrasi dan lebih berhati-hati.

Demikian disampaikan Kabag Pembangunan Setda Pemkab Demak, Agus Musayafa disela sosialisasi Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlangsung di Pendopo Kabupaten, kemarin. Agus mengatakan, pihaknya mengundang seluruh perwakilan atau pejabat pembuat komitmen (PPK) dari masing-masing SKPD untuk ikut menyimak sosialisasi itu. “Ini supaya mereka memahami betul aturan yang terus mengalami penyempurnaan tersebut,” katanya.

Agus menambahkan, pemahaman bagi PPK itu sangat penting karena persiapan kegiatan proyek pembangunan 2015 sedianya akan mulai dilelang akhir Maret dan awal April mendatang. “Saat ini, baru dalam tahap rencana umum pengadaan,” imbuhnya.

Terkait rencana adanya lelang proyek, pihaknya segera memberikan pembekalan pada PNS yang sudah bersertifikasi sehingga berwenang untuk menjadi panitia lelang. “Sebetulnya, kita sudah sering melakukan tes untuk PPK. Namun, masih sedikit yang lulus ujian. Tidak tahu mengapa. Ada yang pengen lulus tapi tidak lulus-lulus. Mungkin, ada juga yang pengen tidak lulus sehingga saat tes keluar lebih cepat sehingga otomatis dicoret,” tambahnya.

Masih adanya PNS yang enggan menjadi PPK karena mereka tidak ingin tersangkut masalah hukum. Sebab, dalam sebuah proyek, PPK termasuk yang bertanggungjawab. Bahkan, sebelumnya para PPK sempat ada yang tidak mau tandatangan karena khawatir ada kasus hukum dikemudian hari. Ini setelah mereka melihat sudah ada beberapa PNS yang menjadi PPK di dinas atau instansi yang mengerjakan proyek fisik justru dijadikan tersangka oleh penyidik kepolisian maupun kejaksaan.

Kasi Cipta Karya dan Staf Ahli Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jateng, Sri Wiharnanto menegaskan, menjadi PPK sekarang sudah tidak menakutkan lagi. Sebab, dalam proses lelang sudah ditangani dengan sistem. Dengan demikian, pemenang tidak ditentukan panitia lelang. Dia mengatakan, bila ada kasus hukum terkait proyek, pemerintah akan mendampingi hingga proses penyelidikan. Sebab, sampai tahap penyelidikan itu, apa yang dikerjakan termasuk dalam ranah kelembagaan. “Tapi, kalau sudah masuk wilayah penyidikan tentu itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Kadang patut disayangkan memang. Sebab, kalau sudah begitu bos-bos tidak mau melindungi lagi,” katanya.

Sri Wiharnanto juga mengingatkan, bahwa sebuah pengadaan barang dan jasa bisa terjerat kasus korupsi jika melanggar tigal hal. Yaitu, menyalahi prosedur, merugikan negara dan memperekaya diri sendiri atau orang lain. “Jadi, hindarilah melompati prosedur,” imbuhnya.

Sementara itu, Mukhlis dari DPUPPE Demak, mengungkapkan, PPK harus tahu sistem yang berjalan dalam proses lelang. Mereka harus aktif dan proaktif dan tentu harus punya sertifikat. “Sebetulnya, bagi PPK ini sudah ada honornya, tapi banyak yang tidak dialokasikan. Mestinya, honor standar aturan bupati ini bisa dialokasikan. Kalau tidak, ya salah sendiri,” jelasnya.(hib/fth)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.