Anggaran dari Dana Talangan

420
LOGISTIK LAMA: Kotak suara yang disimpan digudang KPUD Demak masih layak dipakai untuk Pilkada Desember 2015 mendatang. (WAHIB PRIBADI/RADAR SEMARANG)
LOGISTIK LAMA: Kotak suara yang disimpan digudang KPUD Demak masih layak dipakai untuk Pilkada Desember 2015 mendatang. (WAHIB PRIBADI/RADAR SEMARANG)
LOGISTIK LAMA: Kotak suara yang disimpan digudang KPUD Demak masih layak dipakai untuk Pilkada Desember 2015 mendatang. (WAHIB PRIBADI/RADAR SEMARANG)

DEMAK-Anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) Demak tidak mungkin menunggu penetapan lewat APBD Perubahan 2015. Karena itu, soal anggaran harus klir dan tersedia penuh sebelum Juli mendatang. Sebab, pada Juli itu tahapan pilkada sudah dimulai oleh KPUD. Sedangkan, pendaftaran calon bupati dan wakilnya kemungkinan dibuka September. Demikian disampaikan Ketua KPUD Demak, Mahmudi saat ditemui Radar Semarang di kantornya, kemarin.

Menurutnya, jika anggaran menunggu APBD Perubahan, tentu tahapan pilkada akan sulit dijalankan. Sebab, pilkada sedianya digelar Desember nanti. “Jadi, sebelum Juli anggaran memang harus sudah beres. Kita kejar anggaran itu. Kita tidak perlu menunggu adanya APBD Perubahan. Nanti terlalu lama prosesnya sedangkan tahapan pilkada sedang berjalan. Mungkin, solusinya bisa dari dana talangan dulu. Yang jelas, pilkada harus tetap jalan. Soal ini kita akan bahas bersama dengan Bappeda Pemkab Demak,”ujar Mahmudi didampingi komisioner KPUD lainnya, Jessy Tri Joeni, Bambang Setiabudi dan Hestin Atas Asih.

Dia mengungkapkan, pada APBD 2015 ini, KPUD baru tersedia anggaran sebesar Rp 4,1 miliar. Padahal, yang dibutuhkan sekitar Rp 18 miliar. Ini karena pilkada Demak sebelumnya diperkirakan berlangsung pada 2016 atau 2017. Namun, karena pilkada dimajukan menjadi Desember 2015, maka perlu ada kepastian penambahan anggaran dari pemerintah.

“Soal anggaran ini akan kita komunikasikan dengan pemda. Sebab, anggaran berubah karena penyelenggaraan pilkada maju,”katanya.

Mahmudi menambahkan, secara teknis kini KPUD masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari KPU pusat. Dalam pilkada ini nanti, rencananya hanya berjalan satu putaran saja, kecuali ada gugatan harus pilkada ulang. Menurutnya, dalam satu putaran ini, selisih suara sekecil apapun calon yang unggul tetap jadi. Sementara itu, terkait data pemilih pilkada, KPUD segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) setempat. Ada dua data yang diperlukan. Yakni, Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan jumlah penduduk di wilayah Demak. Data tersebut dibutuhkan untuk pendataan pemilih.

Berdasarkan catatan KPUD Demak, data DP4 hingga 31 Desember 2014 lalu tercatat ada 869.972 pemilih. Sedangkan, jumlah penduduk versi E-KTP hingga Desember 2014 tercatat ada 1.162.920 orang. “Data jumlah penduduk ini sangat penting terkait data dukungan calon perseorangan,”jelasnya.

Persiapan lain yang mendapatkan perhatian KPUD adalah soal ketersediaan logistik, utamanya kotak suara. Menurut Mahmudi, kotak suara yang dimiliki KPUD dinilai masih layak. Meski demikian, perlu ada perbaikan-perbaikan. Terkait jumlah TPS, dipastikan dalam pilkada nanti tetap berkurang. Bila sebelumnya tercatat ada 1.895 TPS, maka pada pilkada nanti diperkirakan hanya ada 1.757 TPS. Setiap TPS nanti, rata-rata digunakan untuk 500 hingga 600 pemilih. “Untuk satu TPS maksimal untuk 800 pemilih,”imbuh Mahmudi.

Berkurangnya jumlah TPS ini, kata dia, terkait upaya efisiensi. Lebih dari itu tidak mungkin menyatukan pemilih yang berada di dusun-dusun yang letaknya berjauhan. “Ini untuk memudahkan pemilih,”katanya.(hib/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.