Belum Garap Satu pun Raperda

315

SEMARANG – Anggota DPRD Jawa Tengah periode 2014-2019 sudah dilantik sejak September lalu. Meski begitu, sampai sekarang belum ada satu pun raperda yang sudah dibahas. Padahal, DPRD Jateng menargetkan tahun ini merampungkan 19 raperda.

Kondisi seperti ini jelas membuat DPRD Jateng mendapatkan kritikan. Banyak kalangan yang menilai kinerja dewan belum maksimal. ”Mereka (dewan, Red) sudah dilantik sejak lima bulan lalu. Tapi kinerjanya masih minim. Rapeda saja belum digarap,” kata Ketua LSM Pattiro Semarang, Dini Inayati.

Ia menyayangkan kinerja DPRD yang belum membahas raperda sampai Februari ini. Padahal, tahun ini banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan dengan cepat. Ia menilai, larangan kunjungan ke luar provinsi jangan dijadikan alasan untuk tidak bekerja. ”Ingat dewan selama ini mendapatkan gaji yang cukup besar. Jadi kinerjanya harus maksimal,” tambahnya.

Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah, Masruhan Samsurie mengakui, sejauh ini memang belum ada pembahasan tentang raperda. Salah satu penyebabnya karena adanya larangan dari Kemendagri untuk kunjungan ke luar provinsi. Padahal, untuk membahas raperda harus ada pertimbangan lain. Rencananya Senin (23/2) akan dilaksanakan rapat paripurna tentang penyampaian raperda yang akan dibahas dalam waktu dekat. ”Kalau memang daerah lain sudah memiliki perda, ya mestinya kami harus melihatnya. Jadi nanti bisa ada pembandingnya,” katanya.

Meski begitu, larangan keluar provinsi ternyata tidak ada. Ia pun menegaskan, akan membahas langsung raperda secepatnya. Pihaknya menegaskan, larangan ke luar provinsi jelas secara tidak langsung menghambat kinerja dewan. ”Kalau efisiensi jelas, kami dukung. Tapi kalau kunjungan ke luar daerah karena ada output untuk Jateng. Jadi tidak masalah,” tambahnya.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Rukma Setyabudi menegaskan tidak ada larangan kunjungan kerja ke luar provinsi. Pihaknya hanya memperketat kunjungan kerja dewan demi efisiensi anggaran. Kepastian ini dikemukakan, setelah pimpinan dewan berkonsultasi langsung dengan Menteri Dalam Negeri. ”Saya dan pimpinan dewan sudah ke Mendagri, pekan lalu. Dan tidak ada peraturan dan undang-undang yang melarang kunjungan ke luar provinsi,” katanya.

Politisi PDIP ini menambahkan, Mendagri hanya menyarankan kunker lebih selektif, efisien serta patut. Ia pun menegaskan, bakal lebih selektif ketika anggota dewan bakal kunjungan ke luar provinsi. Toh nyatanya kunjungan dilakukan tidak hanya untuk jalan-jalan tapi untuk bekerja. ”Kami ke luar provinsi kan untuk studi banding demi masyarakat Jateng. Mendagri membolehkan. Tapi nanti akan diperketat untuk kunjungan itu,” imbuhnya.

Rukma menilai, adanya larangan kunjungan ke luar provinsi jelas akan menghambat kinerja dewan. Sebab, sebagai wakil rakyat memang tidak ada masalah ketika harus kunker ke luar provinsi. Apalagi, saat ini DPRD Jateng sedang menggodok 19 raperda. Kunjungan ke luar daerah tidak masalah, asalkan mendapatkan hasil yang maksimal. ”Kalau untuk aturan larangan itu hanya untuk per kasus tidak untuk keseluruhan kunjungan ke luar provinsi. Intinya nanti akan lebih diperketat, mana yang boleh ke luar daerah mana yang tidak. Tidak gampang mengizinkan,” tambahnya. (fth/ric/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.