Desak Ijin Pembangunan Apartemen Dikaji Ulang

466

BALAI KOTA – Kalangan DPRD Kota Semarang meminta pemkot mengkaji kembali izin proyek pembangunan apartemen di Jalan Pandanaran. Utamanya izin gangguan lingkungan (HO). Menyusul keluhan warga Pekunden, yang terkena dampak atas pembangunan gedung bertingkat tersebut.

Diberitakan sebelumnya, warga RT 03 RW 01, Kelurahan Pekunden, mengeluhkan banyak material bangunan yang jatuh menimpa atap rumah mereka, seperti helm petugas proyek, besi, kayu, papan, dan material lainnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Wachid Nurmiyanto menjelaskan, secara prinsip setiap pembangunan apa pun harus ada izin mengenai dampak lingkungan. ”Kalau kawasannya lebih dari lima hektare harus ada izin amdal, tapi ini kan (apartemen) kecil, tidak sampai lima hektare, jadi harus ada kajian UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup–Uapaya Pemantauan Lingkungan Hidup),” terangnya, kemarin (20/2).

Menurut Wachid, dalam UKL-UPL sudah menjelaskan jenis pekerjaan kemudian dampak yang dimunculkan dan solusinya seperti atas dampak tersebut. ”Kajian UKL UPL, itu pasti sudah disebutkan bahwa pembangunan gedung nantinya akan memunculkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya, kalau memunculkan dampak maka pengembang atau investor harus cantumkan solusinya,” terangnya. ”Dan dampak tersebut harus disampaikan atau disosialisasikan kepada warga sekitar. Yang betul seperti itu, tapi yang terjadi UKL UPL sudah ada, pembangunan tinggal jalan (tanpa sosialisasi),” tandasnya.

Politisi PAN itu meminta, pengembang atau investor bisa mencarikan solusi atas keluhan warga tersebut. Jika memang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka pemerintah harus turun tangan dan mengkaji lagi tentang izin gangguan lingkungannya. ”Jika (sebelum pembangunan) pengusaha sudah memberikan kompensasi kepada warga sekitar, bukan berarti mengabaikan dampak yang akan ditimbulkan atas pembangunan tersebut,” terangnya.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Joko Santoso, pihaknya meminta pemkot mengkaji ulang izin pendirian apartemen tersebut, khususnya izin HO-nya. ”Kalau sudah berkaitan dengan keselamatan masyarakat harus dikaji ulang HO. Kalau memang sudah mengantongi (HO), berarti tidak mematuhi kewajiban di dalam izin HO-nya,” ujar Politisi dari Partai Gerindra ini. ”Jangan hanya memberikan kompensasi saja tapi kewajiban yang harus dipatuhi tidak dilakukan,” tandas Joko. (zal/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.