Mantan Ketua KONI Pemalang Ajukan Eksepsi

395

MANYARAN – Sidang perdana terdakwa Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pemalang, Kristiadji digelar dengan agenda dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Semarang, Jumat (20/2). Kristiadji melalui Penasihat Hukumnya, HR Suryo Suprapto, SH tampak kecewa atas dakwaan JPU.

”Kami akan melakukan eksepsi yang mulia, kami minta waktu untuk menyusun berkas eksepsi,” kata Suryo, di hadapan majelis hakim yang diketuai Gatot Susanto.

Dia menyebutkan, mengenai laporan keuangan KONI sebagai pertanggungjawaban seharusnya dilakukan melalui Musyawarah Cabang (Muscab) terlebih dahulu. ”Jangan langsung ke pengadilan. Ini belum dipertanggungjawabkan ke Muscab sudah dibawa ke pengadilan sama jaksa. Selain itu waktunya dalam dakwaan jaksa ngambang. Tidak ada kepastian waktu kejadiannya kapan dan jelasnya gak ada,” ungkap Suryo usai sidang.
Sidang yang berlangsung dari pukul 11.30-12.20 itu, JPU, Martopo, SH mendakwa Kristiadi bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

JPU mengatakan, bahwa berdasarkan buku kas umum laporan keuangan KONI Kabupaten Pemalang anggaran 2011 ada penggunaan dana Rp 918.167.158. Tetapi kenyataannya saldo yang semestinya ada di rekening KONI Pemalang akhir tahun 2012 sebesar Rp 409.539.284 hanya tersisa Rp 183.584.00 dan sisanya tidak ada pada bendahara umum tetapi dalam penguasaan terdakwa Rp 409.355.700. ”Dana tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan mengenai penggunaannya,” sebut JPU, Martono.

Selain itu terdakwa terbukti bersalah melanggar subsider sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) UU hukum pidana. ”Dalam rekening KONI pada Bank Jateng cabang Pemalang ada saldo sisa awal 2011 sebesar Rp 15.929.444, tapi sejak terdakwa dilantik menjadi ketua, rekening KONI tersebut dikuasai sendiri oleh terdakwa dan tidak diserahkan kepada bendahara (H Djoko Setyono, SH),” kata JPU.

Selanjutnya KONI mendapatkan dana hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan usulan proposal anggaran KONI tahun 2011 oleh ketua sebelumnya, diberikan dalam bentuk hibah Rp 1 miliar.
”Seluruh dana hibah tersebut tidak dimasukkan terdakwa ke rekening KONI tetapi disimpan sendiri oleh terdakwa. Sehingga bendahara hanya sekadar mencatat dalam pembukuan di mana setiap penerimaan dana dan pengeluaran dana. Dalam buku kas umum berdasarkan bukti yang diberikan oleh terdakwa,” sebut JPU.

Akibat perbuatan terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai ketua KONI Kabupaten Pemalang, negara dirugikan Rp 409.355.700. Atas dakwaan tersebut, majelis hakim menunda persidangan hingga satu pekan depan. (mg21/zal/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.