Pemprov Akan Panggil SKPD Terkait

378

SEMARANG – Puluhan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng diketahui masih banyak yang tidak diberdayakan secara optimal. Tercatat, dari 71 aset bidang tanah dan bangunan yang ditangani Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT), 30 bidang di antaranya belum dioptimalkan. Dari jumlah itu, ada yang belum dimanfaatkan dan ada yang masih diurus statusnya.

Atas hal tersebut, Pemprov Jawa Tengah berencana akan memanggil satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Pemanggilan dilakukan sebagai upaya kordinasi selaku pengampu daerah pendayagunaan aset yang dinilai belum optimal. ”Dalam hal ini, DPPAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah) Jateng sebagai leading sector-nya,” ungkap Kepala Biro Humas Setda Jateng Sinung NR.

Ditambahkan Sinung, sebagai upaya alternatif perlu juga dilakukan kerja sama dengan kabupaten/kota setempat maupun pihak ketiga atau swasta. Menurutnya, yang terakhir ini penting dilakukan untuk mengembangkan potensi dari aset yang dimiliki. Sehingga pemerintah nantinya tidak hanya mampu melakukan kajian, tetapi juga mampu mendayagunakan. ”Tentunya dengan pola kerja sama sesuai peraturan yang ada,” imbuhnya menjawab desakan kalangan DPRD untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sri Puryono juga mengatakan hal yang tak jauh berbeda. Menurutnya, Pemprov Jateng akan berusaha untuk mengoptimalkan kembali aset-aset daerah yang dinilai mangkrak. ”Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk hal itu,” ujarnya melalui pesan singkat.

Sebelumnya, sejumlah kalangan anggota DPRD Jateng mempersoalkan banyaknya aset yang tidak digarap maksimal. Padahal, aset itu sangat besar dan berpotensi untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) di Jateng. Dewan mendesak, agar aset tersebut segera diperjelas keberadaannya. ”Kami memang sedang fokus menyoroti aset di Jateng. Karena banyak yang tidak maksimal dan bermasalah,” kata anggota Komisi A DPRD Jateng, Amir Darmanto.

Amir mendesak agar persoalan aset bisa dirampungkan secepatnya. Mulai dari status lahan, sampai status aset kepemilikannya yang sudah kedaluwarsa. Menurutnya, Pemprov Jateng harus berjalan cepat, agar tidak ada persoalan dalam pemanfaatan aset. Ia berharap kasus sengketa lahan Pusat Rekreasi Promosi Pembangunan (PRPP) dengan PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) tidak sampai terulang di daerah lain.

”Ada permasalahan yang harus diselesaikan dalam rangka pemanfaatan aset ini. Jangan sampai Pemprov Jateng punya aset tapi tidak bisa maksimal memanfaatkannya karena ada masalah,” tambah anggota Komisi A DPRD Jateng, Bambang Joyo Supeno. (fai/ric/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.