Pemdes Tolak Pungut PBB

322

MUNGKID— Pemerintah desa di Kabupaten Magelang mulai menebar ancaman terkait akan dilaksanakannya UU Desa yang berimplikasi pada penurunan pendapatannya. Mereka memutuskan menolak menarik pajak bumi dan bangunan dari masyarakat.

”Kami tidak ingin memungut PBB sampai ada kepastian nasib kami,” kata Kasi Pemerintahan Desa Sawangan Nurdianto, Senin (24/2).

Hal itu diungkapkannya saat menghadiri pertemuan dengan Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan dan Aset Daerah. Agendanya penerimaan bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB 2015.

Keputusan itu, kata dia, merupakan kesepakatan antarpemerintah desa se-Kecamatan Sawangan. ”Ini kesepakatan bersama dan mungkin akan diikuti oleh desa-desa di kecamatan lain,” kata dia.

Seperti diketahui, Bupati mengusulkan pencabutan Perda Tunjangan Kades dan Perangkat Desa, sebagai tindaklanjut dari diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU Desa yang baru, keuangan pemerintahan desa menggunakan sistem manajemen keuangan mandiri. Lebih-lebih PP 43/2014 yang mengatur penghasilan tetap kades dan perangkat desa bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa), menjadikan mereka khawatir penghasilannya berkurang.

Sementara tunjangan penghasilan tetap lebih dari Rp 1 juta/bulan, dan mengelola tanah bengkok. Jika hak tanah bengkok dihapus makin berkurang lagi penghasilannya. Karena itu kades dan perangkat desa menolak diberlakukannya UU Desa No 6/2014. Dengan alasan, UU itu dinilai kontraproduktif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan mereka.

Kades Sawangan Johan Wahyudi, membenarkan adanya sikap itu. Hal itu muncul di tengah kekhawatiran akan nasib dan masa depan mereka. ”Kini, kami masih menunggu kepastian dari pemerintah dalam menyikapi persoalan ini,” katanya.

Camat Sawangan, Wisnu Argo Budiyonomeminta pemerintahan desa Sawangan bisa lebih arif dalam menyikapi persoalan tersebut. ”Sesuai hasil audiensi Paguyuban Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di DPRD, Jumat (20/2) dan Sabtu (21/2), DPRD dan Pemkab Magelang menyatakan siap memperjuangkan nasib kades dan perdes dengan menyampaikan usulan revisi terhadap PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 43 Tahun 2014,” tutur dia. (vie/ton)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.