483 Rumah Kos, Hanya 18 Bayar Pajak

798
Kukuh Sudarmanto. (NUR CHAMIM/RADAR SEMARANG)
Kukuh Sudarmanto. (NUR CHAMIM/RADAR SEMARANG)
Kukuh Sudarmanto. (NUR CHAMIM/RADAR SEMARANG)
Arridal Mindra. (NUR CHAMIM/RADAR SEMARANG)
Arridal Mindra. (NUR CHAMIM/RADAR SEMARANG)

TEMBALANG – Pertumbuhan rumah kos di wilayah Tembalang dan Banyumanik bak jamur di musim hujan. Data terakhir, bangunan rumah kos di Kecamatan Tembalang mencapai 150 tempat. Sedangkan di Kecamatan Banyumanik mencapai 333 rumah kos.

Menjamurnya rumah kos ini diduga karena sejumlah kampus berdiri di kawasan Tembalang dan Banyumanik. Di antaranya kampus Universitas Diponegoro (Undip), Politeknik Negeri Semarang (Polines), Universitas Pandanaran (Unpand), dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.

Dari data tersebut, hanya 13 bangunan kos di wilayah Kecamatan Tembalang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan semua rumah kos di Kecamatan Banyumanik, belum tercatat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) KPP Pratama Semarang Candisari.

”Untuk di Kecamatan Tembalang, tercatat ada 150 rumah kos. Namun dari jumlah itu hanya 13 bangunan yang memiliki NPWP. Sedangkan 137 bangunan kos belum memiliki NPWP. Tahun 2015 ini baru 18 pemilik bangunan kos yang menyetorkan pajak,” beber Kepala Kantor KPP Pratama Semarang Candisari, Arridel Mindra kepada Radar Semarang, Jumat (27/2).

Dikatakan, jumlah bangunan kos yang terdaftar tersebut merupakan pendataan pada Agustus-September 2014 yang berada di Kecamatan Tembalang. Pendataan dilakukan mulai tingkat RT hingga kecamatan.

”Pada awalnya kita lakukan pendataan mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan hingga kecamatan. Setelah itu kita kumpulkan ternyata mencapai 150 bangunan kos yang tersebar di seluruh Kecamatan Tembalang. Lalu para pemiliknya kita undang, dan kita lakukan sosialisasi untuk pembayaran pajak bangunan kos,” ungkapnya.

Arridel Mindra menjelaskan, penertiban bangunan kos supaya mengantongi NPWP terus digencarkan. Pihaknya juga selalu mengingatkan dan memberikan imbauan kepada pemilik bangunan kos dengan melayangkan surat secara resmi. Namun demikian, pihaknya kesulitaan dalam mengirimkan surat ke alamat rumah pemilik kos sebenarnya.

”Modusnya, pemilik bangunan bekerja sama dengan penduduk setempat untuk mengelola kos-kosan. Dan, biasanya warga yang dipercaya mengelola kos-kosan menyembunyikan nama dan alamat pemilik yang sebenarnya. Sehingga kami kesulitan melayangkan surat secara langsung ke alamat pemilik sesungguhnya. Kalaupun ada nomor telepon, pastinya juga sulit dihubungi. Ternyata saat ditelusuri, sebagian besar pemilik bangunan itu berasal dari luar Kota Semarang, seperti Solo, Jogja dan Jakarta,” bebernya.

Pihaknya menjelaskan, para pemilik bangunan kos dikenakan pembayaran pajak 10 persen dari pendapatan per ruang yang disewakan. Hal tersebut sudah diatur dalam PPh pasal 4 ayat 2 terkait penghasilan final atas persewaan ruang.

”Jadi, nilai hitungan adalah total sewa kos yang diterima selama 1 tahun dikali tarif PPh final 10 persen sama dengan PPh penghasilan yang harus dibayar,” jelasanya.

Pihaknya mengakui, surat sosialisasi yang diberikan kepada para pemilik bangunan kos telah dilayangkan pada awal Februari lalu. Bahkan, pihaknya juga telah memberikan toleransi waktu hingga 2 bulan kepada para pemilik bangunan supaya melakukan penertiban terkait kepemilikan NPWP.

”Memang 137 bangunan kos yang belum memiliki NPWP sudah kami berikan imbauan. Saat ini kita masih menunggu respons dari surat yang kita kirimkan. Apabila imbauan tidak direspons akan dilakukan pemeriksaan pajak, dan akan diteruskan hitungan. Selanjutnya akan dibuatkan ketetapan pajak. Jadi kalaupun dari luar daerah harus tetap NPWP lokasi,” tuturnya.

Pihaknya mengaskan, para pemilik bangunan kos yang tidak taat pada peraturan pajak akan dikenakan hukuman. Selain itu, juga bisa dikenakan penyitaan aset dan pencekalan. Bahkan dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan penyisiran terhadap bangunan kos yang berada di Kecamatan Banyumanik.

”Pada awalnya teguran, penyitaan bisa barang, kos dan aset barang, rekening dan pemblokiran. Bisa giezling atau ditahan. Sebab, apabila ada kesengajaan tidak mendaftar atau membayar bisa dikenakan hukuman kurungan. Pada awal Maret ini akan dilakukan penyisiran wajib pajak di wilayah Candisari, Gajahmungkur, Tembalang, dan Banyumanik terhadap perumahan mewah. Program lainya restoran, hotel, dan properti,” katanya.

Camat Banyumanik Kukuh Sudarmanto mengakui di wilayahnya terdapat ratusan bangunan rumah kos, khususnya di wilayah kelurahan yang berdekatan dengan kampus dan pabrik. Data sementara yang tercatat di kantor Kecamatan Banyumanik, dari 11 kelurahan, hanya satu kelurahan yang tidak terdapat rumah kos, yakni Kelurahan Gedawang. Sedangkan wilayah yang paling banyak berdiri bangunan kos adalah Kelurahan Srondol Kulon tercatat 80 tempat. Berikutnya Kelurahan Sumurboto sebanyak 63 bangunan, Banyumanik (55), Pedalangan (55), Srondol Wetan (37), Pudakpayung (23), Tinjomoyo (10) serta Kelurahan Ngesrep dan Padangsari masing-masing 5 bangunan kos.

Kukuh mengatakan, dari ratusan bangunan kos itu, belum sepenuhnya diimbangi dengan fasilitas parkir yang memadai. Akibatnya, banyak kendaraan roda empat dan roda dua milik tamu kos yang dipakir di jalan kampung. Hal itu sempat dikeluhkan warga.

Seperti di wilayah Kelurahan Sumurboto yang banyak berdiri rumah kos. Rata-rata setiap rumah kos belum memiliki fasilitas tempat parkir tamu. Akibatnya, banyak kendaraan roda dua dan roda empat yang diparkir di jalanan kampung. Padahal rata-rata lebar jalan hanya 5 meter. Sehingga para pengemudi mobil harus bergantian saat berpapasan.

”Kalau hanya kendaraan roda dua yang diparkir mungkin masih bisa dilewati. Tapi kalau roda empat kan jalan menjadi tertutup. Rata-rata itu yang dikeluhkan warga,” ujar Kukuh Sudarmanto.

Karena itu, pihaknya mengimbau kepada para investor atau warga yang akan mendirikan bangunan kos supaya menyediakan fasilitas parkir yang memadai.

”Ke depannya, untuk mendirikan bangunan kos harus memperhitungkan lahan parkir. Jangan sampai kendaraan tamu diparkir di jalan. Selain itu, bangunan kos harus ada resapan airnya. Pajak juga harus dibayar. Jadi pemilik jangan hanya mengambil hasil uangnya saja, tapi juga harus memberikan kontribusi kepada pemeritah,” tandasnya.

Pihaknya selalu menggencarkan sosialisasi peraturan terkait ketertiban untuk kenyamanan lingkungan setempat kepada para penghuni kos, dan melakukan pendataan terhadap jumlah bangunan kos maupun jumlah penghuni kos. Pendataan dilakukan mulai tingkat RT hingga kecamatan. Selain itu, dari pihak warga juga memberlakukan waktu bagi pengunjung maksimal pukul 21.00-22.00.

”Penghuni kos juga harus menyerahkan identitas KTP kepada pemilik kos. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya perbuatan yang negatif. Sebab, tak jarang kami mendapat aduan dari warga terkait adanya penghuni kos berperilaku membuat kegaduhan yang membuat lingkungan warga merasa tidak nyaman.”

Diakuinya, rumah kos yang paling rawan berada di wilayah Tinjomoyo. Hal tersebut diketahui banyaknya aduan dari warga setempat terkait adanya tempat kos yang dihuni para pekerja pemandu karaoke (PK).

”Ada laporan dari warga, ada seorang perempuan yang bekerja menjadi pemandu lagu di sebuah rumah karaoke. Hampir setiap pulang kerja, mabuk minuman keras. Perempuan itu juga muntah-muntah di jalan sambil berteriak-teriak. Warga melihat dia sering berganti-ganti teman laki-laki saat diantar pulang ke kos,” katanya.

Salah seorang penghuni kos Pondok Melati di Jalan Sumurboto No 33, Susanti, menuturkan, tempat kos-kosan yang dihuninya memiliki ukuran kamar 4×4 m2. Tarifnya Rp 750 ribu per bulan dengan fasilitas kamar mandi dalam.

”Kalau harga segitu ya normal. Tempat parkir luas. Saya tinggal di sini juga nyaman, karena penjagaan ketat. Saya sudah kos di sini sejak 2 tahun lalu,” ujarnya.

Penjaga kos setempat, Mohammad Salim, mengakui, bangunan kos yang dijaganya memiliki 36 kamar, dengan jumlah penghuni 14 orang. Bangunan bertingkat dua tersebut dihuni laki-laki pada lantai atas, sedangkan penghuni perempuan di lantai bawah.

”Kalau di sini aturannya sangat ketat. Pengunjung maksimal pukul 21.00. Kalau penghuni kos mau keluar melebihi jam itu harus lapor pada kami. Penghuni yang dikunjungi lawan jenis, pintu kamarnya harus dibuka. Kalau ditutup ya saya gedor. Selain itu, jika mengaku suami istri, harus menunjukkan surat nikah. Bahkan saudara yang berkunjung untuk menginap pun hanya diizinkan seminggu sekali,” bebernya.

Untuk penghuni kos baru, kata dia, harus menyerahkan fotokopi SIM, STNK dan KTP. ”Selain itu, kami juga memeriksa barang bawaan yang berada di dalam tas,” imbuhnya.

Hal sama juga diungkapkan penjaga kos di Jalan Banjarsari Selatan 18 Pedalangan Banyumanik, Doni Daniel Takumansang. Ia mengatakan, kos yang dijaganya berjumlah 46 kamar, yang saat ini penuh terisi. Kamar berukuran 3×3 m2 tersebut disewakan seharga Rp 450 ribu per bulan dengan fasilitas kamar mandi dalam dan bed.

”Kalau peraturan berkunjung maksimal pukul 22.00. Tamu berkunjung tidak boleh masuk ke dalam kamar. Penjagaan di tempat ini juga ketat. Dijaga 4 orang. Masing-masing 2 orang di luar bangunan, dan 2 orang di dalam bangunan. Dari RT dan RW sendiri juga sering kontrol seminggu sekali ke tempat kos ini,” katanya. (mha/aro/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.