Siap Undang API Diskusi Lagi

383

SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyatakan tetap memberikan ruang untuk diskusi bagi para sopir truk dan pelaku jasa transportasi yang merasa keberatan dengan kebijakan yang diambil Gubernur Jawa Tengah terkait penertiban galian C dan pembatasan tonase pada jembatan timbang (JT). Langkah tersebut diambil sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari warga Jawa Tengah.

”Bagi kami, upaya komunikasi dan sosialisasi menjadi faktor terpenting. Untuk itu, kami tetap membuka ruang untuk rembukan lagi,” ungkap Kepala Biro Humas Setda Jateng Sinoeng NR. Hal itu menanggapi hasil musyawarah antara para sopir truk galian C yang tergabung dalam Aliansi Pengemudi Independen (API) dengan Dinhubkominfo dan Dinas ESDM Jateng yang berakhir buntu.

Sinoeng menjelaskan, pemprov tidak melarang masyarakatnya untuk menyampaikan aspirasi. Namun dalam pelaksanaannya harus memenuhi kaidah yang berlaku. Jika sudah mengganggu hajat hidup hidup masyarakat yang lebih luas seperti melakukan pemblokiran jalan, maka hal itu sudah menjadi ranah aparat kepolisian. ”Saya harapkan hal itu tidak dilakukan. Penting untuk menggunakan rasional daripada emosional,” imbuhnya.

Terkait tiga tuntutan yang mereka ajukan, lanjutnya, pihaknya tidak mungkin dapat mengabulkan semuanya. Menurut dia, dalam menentukan sebuah kebijakan perlu pertimbangan dari beberapa aspek. Misalnya tentang lingkungan, keselamatan, dan kelangsungan hidup masyarakat. ”Misalnya, jangan sampai lokasi penambangan itu menjadi daerah rawan bencana,” ujar dia.

Sementara terkait tuntutan toleransi kelebihan muatan hingga 70 persen, menurutnya juga tidak masuk akal. Sebab membawa muatan melebihi tonase kendaraan akan berbahaya. ”Kemarin dalam diskusi juga dihadirkan perwakilan agen tunggal pemegang merek (ATPM) yang menyatakan membawa muatan melebihi batas itu membahayakan pengemudi maupun pemakai jalan lain,” paparnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko. Ia meminta para sopir tidak melakukan aksi melumpuhkan jalur pantura sebagaimana yang mereka wacanakan. Sebab, hal itu tentu dapat merugikan perekonomian masyarakat.

”Pak Gubernur sangat terbuka. Mungkin ada pertemuan lagi, karena mereka juga warga kita. Tapi yang dipikirkan Pak Gub tidak satu sisi saja, ada banyak pertimbangan,” katanya usai membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Gedung Gradhika Bhakti, Jumat (27/2).

Seperti diketahui, Rabu (25/2) kemarin seluruh anggota API mengancam akan kembali melakukan aksi mogok dengan cara menutup jalur pantura setelah tiga tuntutannya kepada pemprov tidak dipenuhi. Yaitu, menolak JBI (Jumlah Berat Diizinkan) angkutan berat sebesar 0 persen dan memberlakukan toleransi 75 persen, mempermudah izin galian C, serta mengembalikan seluruh armada dan alat berat yang disita pemerintah tanpa syarat.

Akibat penolakan tersebut, sontak saja membuat mereka naik pitam. Mereka kemudian melampiaskan kemarahannya dengan meninggalkan tempat (walk out) dari diskusi yang digelar bersama Dinhubkominfo dan Dinas ESDM Provinsi Jateng. Kata-kata makian tidak terlepas dari mulut mereka. Bahkan ada salah satu oknum yang berani melempar nasi kotak yang telah disediakan di hadapan dua kepala dinas terkait. (fai/ric/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.