Anggap Tuntutan Sopir Tak Rasional

346

SEMARANG – Perseteruan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan para sopir truk serta pelaku jasa transportasi terkait penertiban galian C dan pembatasan tonase pada jembatan timbang (JT) di Jawa Tengah belum juga reda. Pemprov mengklaim terus memberikan ruang untuk diskusi. Namun, bagi para sopir hal itu menjadi tidak berarti.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan siap bertemu lagi dengan para sopir yang tergabung dalam Aliansi Pengemudi Independen (API) tersebut. Menurutnya, pertemuan terakhir yang dilakukan di Kantor Dishubkominfo beberapa waktu lalu sebenarnya tidak buntu. Hanya saja, mereka belum bisa menerima pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika (Dinhubkominfo) yang menolak tuntutan toleransi kelebihan muatan hingga 75 persen. ”Jika para sopir menghendaki bertemu saya langsung, maka saya penuhi. Katanya mau ketemu Senin ini, mari kita bertemu,” ungkapnya.

Ganjar menjelaskan, dalam pertemuan nanti ia meminta semua pihak untuk dihadirkan. Yaitu meliputi pengusaha angkutan, pengusaha tambang dan wakil dari para penambang. Sehingga dihasilkan titik temu seperti yang diharapkan. ”Jadi kalau seragam, semua harga kan bisa dikendalikan,” imbuhnya.

Yang terpenting, lanjut Ganjar adalah selalu menggunakan akal sehat. Yaitu lebih mengedepankan rasional daripada emosional. Jika mereka memiliki pendapat lain tentang kekuatan kendaraan, maka harus dibuktikan dengan perhitungan teknis. ”Jika perlu, API mendatangkan seorang ahli yang dapat mendukung argumennya. Ahli tersebut sudah saya minta dihadirkan pada pertemuan di Dinhubkominfo lalu, namun belum juga dipenuhi,” imbuh Ganjar.

Ganjar mengaku belum bisa memahami secara jelas keinginan dari para sopir. Ia mempertanyakan bagaimana bisa mereka meminta toleransi kelebihan muatan hingga 75 persen. Sementara di semua moda transportasi, toleransi kelebihan muatan tidak dibenarkan. ”Tengok saja kapal, berapa yang tenggelam karena muatannya berlebih. Pesawat, apa bisa terbang kalau kelebihan? Ayo lah pakai akal sehat,” ujarnya mengimbau.

Ditegaskan, toleransi kelebihan muatan itu diatur tidak hanya untuk meminimalisir kerusakan jalan. Akan tetapi juga bertujuan untuk menjamin keselamatan. Tidak hanya bagi para sopir itu sendiri tetapi juga para pengguna jalan lainnya. ”Tapi seandainya memungkinkan, saya siap uji lab untuk memastikan berapa kekuatan kendaraan sebenarnya,” tandas Ganjar.

Terpisah, Ketua API Jateng Suroso saat dihubungi Radar Semarang menyatakan belum mengetahui jika bakal diundang lagi oleh pihak Pemprov Jateng. Menurutnya, selama ini pihaknya masih menunggu dan merumuskan upaya selanjutnya yang akan dilakukan. Ia menduga Gubernur Jateng juga sedang menyiapkan kebijakan. ”Saya belum ada tembusan. Dari API juga tidak ada undangan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Independen (SPI) Suwardiyono mengatakan bahwa akan menggelar aksi lanjutan. Saat ini, pihaknya terus melakukan konsolidasi untuk persiapan. Menurutnya, dalam waktu dekat para sopir angkutan barang tersebut akan berhenti beroprasi bersama-sama. Rencananya, aksi tersebut akan digelar selama tiga hari.

”Kami akan membuat aksi Jateng tanpa truk. Kalau buruh ini seperti mogok kerja. Tidak akan ada truk di jalanan Jateng. Kami masih terus berkonsolidasi tentang waktu pelaksanaannya,” bebernya.

Yono mengklaim telah mendapat dukungan dari Perhimpunan Sopir Truk Indonesia (PSTI) yang merupakan wadah bagi sopir truk yang melintas di Jalur Pantura. Mereka berasal dari Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Barat (Jabar). Mereka akan bergabung dengan aksi SPI lantaran mereka juga merasakan dampak dari kebijakan toleransi maksimal kelebihan muatan nol persen yang diterapkan di Jateng. ”Jateng itu sangat sentral. Angkutan dari Jabar ke Jatim atau sebaliknya pasti lewat Jateng. Kalau dari tempat asal masih ada toleransi, di sini (Jateng) mereka ditilang,” jelasnya.

Yono juga meminta kepada sopir truk pengangkut beras dan sembako lainnya untuk mengikuti aturan batas toleransi maksimal sebesar nol persen. Jika aturan tersebut diberlakukan, ia yakin mereka juga melanggar batas aturan. ”Jika biasanya mereka bisa bawa dua, sekarang satu. Tentu harga beras akan melambung. Itu yang tidak diperhitungkan pemerintah,” tandas Yono meminta agar pemerintah tidak kaku dalam menerapkan aturan. (fai/ric/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.