Dewan Desak Pemkot Lakukan Pembinaan

382

PEDAGANG Kaki Lima (PKL) bermobil yang kini marak di jalanan protokol Kota Semarang, perlu ditertibkan. Karena itulah, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang segera melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap PKL bermobil tersebut.

”Sekarang bermunculan pedagang yang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat. Itu memang merupakan pedagang kreatif. Tapi kalau pemerintah tidak segera melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian, mereka akan berjualan di tempat yang tidak seharusnya untuk berjualan,” kata anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, Ari Purbono kepada Radar Semarang, kemarin.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso. Menurutnya, jika keberadaan PKL menggunakan kendaraan roda empat melanggar aturan dan rambu-rambu lalu lintas, hendaknya langsung dilakukan penanganan. Keberadaan PKL roda empat berjualan di jalanan, juga kerap menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Jangan biarkan sampai bertambah banyak. ”Alangkah baiknya jika Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satpol PP Kota Semarang segera menertibkan PKL tersebut. Apalagi yang berjualan di tempat larangan untuk berjualan, harus ditindak,” tegasnya.

Meski begitu, kata dosen Program Studi Magister Lingkungan dan Perkotaan di UNIKA Soegijapranata Kota Semarang, Cahyono Rahardjo, jika PKL menggunakan mobil atau PKL apa pun asal menggunakan aturan yang berlaku, teratur dan tertib, tidak dianggap ada persoalan. Justru itu lebih baik daripada yang menggunakan tenda.

”Konteksnya apa? Terpenting adalah teratur, tempatnya tidak sembarangan di bahu jalan dan tidak di trotoar yang menghilangkan hak pengguna jalan. Semua harus teratur, tertib, bersih dan menaati aturan yang ada,” kata Cahyono.
Cahyono menambahkan, bila semua unsur tersebut dipenuhi keindahan tata kota akan lebih indah. ”Selain lebih indah, hak-hak pengguna jalan juga terpenuhi,” ujarnya.

Ketika dimintakan konfirmasi Kepala Satpol PP Kota Semarang, Endro Pudjo Martanto, mengakui maraknya PKL bermobil akhir-akhir ini. Namun pihaknya berjanji akan menertibkan PKL memakai mobil yang berjualan di atas jalan perindustrian dan jalan-jalan lainnya yang mengganggu arus lalu lintas. Satpol PP akan bekerja sama dengan dinas terkait.

Sejauh ini, pihaknya masih sekadar memberikan sanksi berupa teguran lisan untuk PKL bermobil. ”Kami belum berhak menilang atau menderek. Karena itu, kami siap bekerja sama dan membantu dinas terkait,” katanya Endro, Minggu (1/3) kemarin.

Memang, lanjut Endro, kenyataan di lapangan seperti di Jalan Arteri Sukarno- Hatta, banyak pedagang buah menggunakan mobil. Karena itu, pihaknya meminta Dishub Kota Semarang juga turun tangan. ”Sampai saat ini, kami memang belum melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Kami melihat pedagang buah masih sporadis dan musiman. Para pedagang selalu berpindah-pindah,” ujarnya.

Lanjut Endro, untuk Perda PKL sebenarnya sudah ada, akan tetapi substansinya bukan jualan menggunakan mobil. ”Mungkin Dishub yang menindak sesuai kewenangannya. Dengan menilang surat-suratnya, seperti SIM dan STNK. Yang kami lihat, tentunya sebelum jualan, mobil dinaiki oleh penjualnya. Untuk larangan khusus sampai saat ini memang belum ada, namun keluhan masyarakat mulai banyak akan adanya mobil demikian,” sebutnya.

Sehingga, kata Endro, perlu sekali diadakan penindakan. ”Pada intinya kami siap membantu bersama dinas terkait. Kalau untuk retribusi, kami tidak mengetahuinya karena itu wewenang Dinas Pasar,” katanya.

Kendati begitu, Kepala Dishub Kota Semarang, Agus Harmunanto tak merasa itu bagian dari tanggung jawabnya. Menurutnya, PKL yang menggunakan kendaraan baik roda dua dan roda empat merupakan wewenang Dinas Pasar. Sedangkan penindakan penertiban, tugas dari petugas Satpol PP Kota Semarang.

”Kalau Dishub tidak memiliki wewenang untuk pengaturan dan penertiban terhadap PKL yang jualannya menggunakan mobil. Kalau melanggar ketertiban yang memiliki wewenang satpol PP,” ungkapnya kepada Radar Semarang kemarin.

Bahkan, imbuhnya, sampai saat ini Dishub belum bisa melakukan penindakan terhadap keberadaan para juru parkir (jukir) liar dan kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya. Karena itu, pihaknya melakukan penertiban dengan melibatkan petugas kepolisian.

”Dishub tidak bisa menilang mobil atau kendaraan yang parkir menyalahi rambu-rambu lalu lintas jalan. Seperti halnya saat razia parkir liar dan kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya, kami hanya melakukan penilangan dan penggembosan ban mobil saja,” pungkasya.

Ketika hal tersebut dimintakan konfirmasi ke Kepala Bidang (Kabid) PKL Dinas Pasar Kota Semarang, Agus Rahmatullah, balik menolak tanggung jawab. Dengan alasan, PKL bermobil bukan wewenang Dinas Pasar Pemkot Semarang.

Menurutnya, Dinas Pasar hanya melakukan pengaturan terhadap PKL yang sifatnya menggunakan tenda, gerobak dan shelter. Bahkan Dinas Pasar juga tidak melakukan penarikan retribusi terhadap PKL bermobil.

”Dinas Pasar sendiri tidak melakukan pembinaan. Karena pengaturannya berada dalam wewenang Dishub dan Satpol PP. Sesuai aturannya, PKL yang menggunakan mobil dilarang berjualan di jalan provinsi dan jalan nasional. Bahkan, ada aturan jam berjualan,” ungkapnya kepada Radar Semarang. (mha/mg21/ida/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.