Iqbal Wibisono Tak Ajukan Banding

340

MANYARAN – Iqbal Wibisono terdakwa perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Jateng di Kabupaten Wonosobo tahun 2008 menyatakan menerima divonis 1 tahun penjara. Sekretaris DPD Tingkat I Partai Golkar Jawa Tengah itu mengaku, tak keberatan dan tidak menempuh upaya hukum banding atas vonisnya.

Dalam sidang putusan sebelumnya Iqbal didampingi kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir. ”Minta waktu 7 hari yang mulia, kami akan pikir-pikir dahulu,” ujar Iqbal di hadapan majelis hakim

Ketika dihubungi Radar Semarang, Kuasa Hukum terdakwa, Theodorus Yosep Parera mengatakan kliennya, Iqbal akan menyatakan sikap menerima atas putusan itu, hari ini (Senin, (2/3) dengan langsung ke pengadilan. ”Sikap terdakwa merima. Besok (hari ini) akan kami daftarkan ke PN (Pengadilan Negeri, Red). Bahwa Pak Iqbal menerima, dan tidak melakukan upaya hukum banding,” kata Yosep, Minggu (1/3).

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang, sebelumnya menyatakan Iqbal bersalah melakukan korupsi dana bansos pengembangan dan peningkatan pendidikan Provinsi Jateng Tahun 2008 di Kabupaten Wonosobo. ”Terdakwa, M. Iqbal Wibisono telah terbukti secara sah melanggar dakwaan subsider yaitu pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Hastopo, ketua majelis hakim saat membacakan amar putusannya.

Selain hukuman penjara, Iqbal juga dikenakan hukuman denda sebesar Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara. Putusan mejelis hakim tersebut lebih ringan 4 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa pidana selama 16 bulan. ”Hal meringankan, terdakwa belum pernah dipidana, memiliki tanggungan keluarga,” kata hakim.

Korupsi dilakukan Iqbal bersama Gatot Sumarlan (mantan DPRD Wonosobo, mantan terpidana perkara terkait). Keduanya dinilai terbukti memotong dana bansos sebesar Rp 80 juta. Dari jumlah itu, terdakwa caleg terpilih DPR RI periode 2014-2019 yang batal dilantik itu diketahui menerima Rp 60 juta. Selaku anggota dewan Jateng periode 2004-2009, ia dinilai terbukti atas jabatannya memanfaatkannya memotong dana bansos. (mg21/zal/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.