Anggota DPRD Banjarnegara Ditahan

428
Hasanudin. (DOK/RADAR SEMARANG)
Hasanudin. (DOK/RADAR SEMARANG)
Hasanudin. (DOK/RADAR SEMARANG)

MANYARAN – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang langsung menahan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara periode 2014-2019, Hasanudin, setelah yang bersangkutan menyerahkan diri beberapa waktu lalu. Kemarin (2/3), terdakwa menjalani sidang dengan agenda eksepsi.

Menurut Penasihat Hukum terdakwa, Herry Utami, tata cara pemeriksaan yang dilakukan penyidik pada saat penyidikan tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang.

”Berkas perkara tidak terdapat BAP serta saat penyidikan Kejari Banjarnegara hanya dua kali melayangkan surat panggilan. Panggilan pertama tidak hadir karena sakit, kedua masih sakit,” kata Herry Utami dalam eksepsinya di hadapan majelis hakim yang dipimpin Antonius Widijantono.

Herry Utami mengatakan, ia sangat kecewa atas penetapan jaksa yang tidak melaui prosedur.
”Selang beberapa hari terdakwa sudah ditetapkan sebagai DPO tanpa melalui proses panggilan yang ketiga,” sebutnya

Sementara itu usai sidang, terdakwa enggan memberikan komentarnya. ”No comment dulu, maaf, saya belum bisa konfirmasi, pikiran belum sempurna,” kata Hasanudin usai sidang.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Eddy Wijayanto mendakwa Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 serta Pasal 3 pada perundangan tindak pidana korupsi.

”Berkas perkara kami anggap cacat formal sehingga belum dapat dilanjutkan ke persidangan. Kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa menerima eksepsi atau keberatan penasihat hukum dan terdakwa, menyatakan berkas perkara tidak sah dan menyatakan dakwaan JPU tidak bisa diterima,” kata JPU.

JPU menyebutkan, dakwaan dibacakan pada Senin (23/2) pekan lalu sekaligus penetapan penahanan. Terdakwa sebelumnya telah masuk dalam DPO sejak 28 Oktober 2014. ”Kemarin tahu-tahu datang menyerahkan diri sama pengacaranya. Akhirnya langsung dikeluarkan penetapan dan ditahan di LP Kedungpane,” ujar Eddy.

Hasanudin sendiri dinilai cukup berperan dalam kegiatan distribusi ternak sapi di Banjarnegara itu karena diduga terlibat dalam penyusunan proposal dan meminta sebagian bantuan bibit sapi tersebut. Kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi distribusi bantuan dan penyuluhan pengelolaan bibit ternak sapi 2012 ini diperkirakan mencapai Rp 199 juta lebih. (mg21/zal/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.