Susanto Wedi Tidak Mengajukan Banding

341

MANYARAN – Mantan Pimpinan Cabang Utama Bank Jateng, Susanto Wedi, terdakwa atas dugaan kasus korupsi pengadaan aplikasi software inti perbankan Core Banking System (CBS) Bank Jateng, tidak akan mengajukan banding atas putusan hakim Pengadilan Tipikor Semarang, yang menjatuhkan hukuman 16 bulan penjara.

Dalam sidang putusan sebelumnya, Susanto Wedi didampingi kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim. Hakim pun memberi waktu selama satu minggu untuk menyatakan sikap, setelah itu keputusan dianggap mempunyai kekuatan hukum tetap. ”Kami pikir-pikir majelis,” ujar terdakwa di hadapan majelis hakim yang diketuai Gatot Susanto.

Kuasa Hukum terdakwa, Dani Sriyanto mengatakan, saat ini kliennya sudah menerima atas putusan majelis hakim, ia juga memastikan kliennya tidak akan melakukan banding. ”Kami akan menerima dan tidak akan mengajukan banding atas putusan hakim sebelumnya,” kata Dani, Selasa (3/3).

Diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan putusan selama 16 bulan pidana penjara terhadap Susanto Wedi, pada Selasa (24/2) lalu. Vonis hakim diketahui lebih rendah 8 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut 2 tahun penjara. ”Terdakwa Susanto Wedi harus membayar pidana denda sebesar Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan,” kata majelis hakim.

Hakim menyatakan, ia terbukti korupsi bersama-sama melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20/ 2001 tentang pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP sesuai dakwaan subsider.

Kasus CBS Bank Jateng juga menyeret Bambang Widiyanto yang saat kasus terjadi menjabat Kepala Divisi Akuntansi dan Pusat Data Elektronik. Dia bersama-sama didakwa korupsi dengan PT Sigma Citra Caraka (SCC).

Dalam pertimbangan hukumnya, terdakwa selaku ketua panitia lelang pengadaan aplikasi CBS diketahui telah mengubah dan merekayasa harga penawaran. Tindakannya dinilai menguntungkan pihak rekanan PT Sigma Cipta Caraka (SCC) karena dimenangkan.

Pada pelaksanaannya, PT SCC diketahui tak mampu melaksanakan pengadaan sesuai kontrak. Sejumlah aplikasi diketahui tidak bekerja. Namun atas pekerjaannya, pihak panitia tidak memutus kontrak kerja dan justru membayarnya sebesar Rp 30,7 miliar atau 96 persen. ”Pembayaran itu tidak lepas dari peran terdakwa yang membuat berita acara closing rollout implementasi aplikasi di seluruh kantor cabang dan cabang pembantu, meski senyatanya belum selesai,” kata hakim.

Sampai dibuatnya perjanjian baru berisi kesanggupan menyelesaikan proyek, PT SCC tetap tak mampu. Atas hal itu, pihak Bank Jateng lalu menunjuk pihak konsultan. Dari laporannya, konsultan menemukan adanya sejumlah masalah, baik atas aplikasi dan hardware. (mg21/zal/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.