2016, Pemprov Jateng Mulai Terapkan E-Budgeting

363

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengklaim bahwa pihaknya saat ini telah membuat sistem e-budgeting pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan sistem tersebut, diharapkan segala bentuk perencanaan anggaran akan terperinci dengan detail.

“Sudah saya buat, dan akan diterapkan tahun ini. Sebab, saat ini saya lihat ada 2000-4000 nomenklatur yang overlap. Bisa dibayangin itu,” ungkapnya kepada Radar Semarang.

Ganjar menjelaskan, beberapa nomenklatur diketahui berbeda-beda padahal kegiatannya sama. Menurutnya, hal itu tidak bisa dibenarkan sehingga harus secepatnya disamakan. Saat ini, sistem tersebut baru diujicobakan. Sehingga seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) siap dulu. “Harapannya dapat digunakan pada 2016. Minimal semua usulan masuk,” tegasnya.

Terhadap rencana tersebut, Pengamat Pemerintahan dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Teguh Yuwono menilai bahwa gubernur harus mematangkan terlebih dahulu sistem sebelum diterapkan. Menurutnya, indikasi ada 2000-4000 nomenklatur yang overlap itu menandakan bahwa Pemprov belum siap untuk e-budgeting dan berpeluang tidak fokus anggaran.

“Kalau ada dobel anggaran malah bisa berbahaya. Diselesaikan dulu tahapan itu, istilahnya diperbaiki. Sebenarnya mudah, hanya di pemerintah kan ada kode rekening itu yang harus disesuaikan dengan sistem terbaru,” ungkap Teguh saat dikonfirmasi via ponselnya.

Teguh menjelaskan, dalam penerapan sistem e-budgeting, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan sumber daya manusia dan teknologinya. Dalam hal ini proses adopsi sangat diperlukan. Utamanya pada proses adaptasi hingga implementasi. “Kelemahannya e-budgeting, kalau nomenklaturnya masih tumpang tindih, sistem nya tidak akan berjalan,” bebernya.

Sementara teknologi yang perlu disiapkan, jelas Teguh, harus memiliki formula keberagaman nama yang menjadi standar penggunaan istilah. Jika tahapan tersebut telah dapat dilalui, maka sistem e-budgeting baru bisa dijalankan.

“Saya khawatir itu akan menghasilkan program yang tidak efektif kalau tidak adaptasi dulu. E-budgeting kan tujuannya untuk mengkontrol agar tidak ada penyelewengan atau tindak pidana korupsi. Jika sudah siap, kita harus dukung rencana itu,” pungkasnya. (fai/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.