Gubernur Kunjungi Nelayan yang Ditahan Polres

364
TENGOK NELAYAN : Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Purnomo saat mengunjungi 24 nelayan yang ditahan di Polres Batang, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/RADAR SEMARANG)
TENGOK NELAYAN : Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Purnomo saat mengunjungi 24 nelayan yang ditahan di Polres Batang, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/RADAR SEMARANG)
TENGOK NELAYAN : Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Purnomo saat mengunjungi 24 nelayan yang ditahan di Polres Batang, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/RADAR SEMARANG)

BATANG-Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Purnomo, melihat kondisi terakhir 24 nelayan yang ditahan Polres Batang, Rabu (4/3) siang kemarin. Pasca aksi unjuk rasa nelayan yang anarkis dan mengakibatkan 2 anggota Polres Batang terluka dan merusak fasilitas umum (Fasum) milik Pemkab Batang.

Gubernur Ganjar juga melihat langsung lokasi demo nelayan di Jalan Jenderal Sudirman di Desa Sambong. Tampak, bekas tumpukan barang yang dibakar, beberapa pot bunga serta trotoar pemisah jalan yang belum dibersihkan dan diperbaiki.

Gubernur Ganjar yang didampingi Kapolres Batang, AKBP Widi Atmoko, langsung mengunjungi 24 nelayan yang ditahan pada ruang berukuran 4 x 6 meter, di Polres Batang. Gubernur menyalami satu persatu nelayan. “Kenapa para nelayan kok demo sampai anarkis seperti itu?” tanya Gubernur Ganjar kepada para nelayan Kabupaten Batang. Dengan spontan, para nelayan menjawab “Kami menolak Permen Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) nomor 2 tahun 2015,” tandas mereka.

Gubernur Ganjar akhirnya menjelaskan bahwa Permen KKP tentang larangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik, khusus di Jawa Tengah ditunda pemberlakuannya. Gubernur Ganjar mengaku sudah berbicara langsung dengan Menteri Kelautan Perikanan dan membuat surat resmi untuk melakukan penundaan terhadap SK Permen KKP 2/2015 tersebut.

“Khusus di Jawa Tengah, Permen KKP ditunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Penundaan dilakukan sejak tanggal dikeluarkannya Permen KKP tersebut.” jelas Ganjar yang duduk bersila sejajar dengan nelayan.

Ganjar menandaskan bahwa saat ini pihaknya sudah menyiapkan jaring dan pelatihan yang akan digunakan nelayan dalam melaut. Guna mempersiapkan nelayan sebelum diberlakukannya Permen KKP tersebut.

“Seharusnya nelayan tidak perlu melakukan demo sampai merusak fasilitas umum. Saya minta Kapolres menuntaskan kasus demo nelayan ini. Yang salah harus dihukum dan yang tidak salah harus dikembalikan ke masyarakat,” tegas Ganjar.

Sementara itu, Kapolres Batang, AKBP Widi Atmoko, menuturkan bahwa saat ini pihaknya masih memeriksa beberapa nelayan yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Saat melakukan pemeriksaan terhadap para nelayan, banyak yang membawa senjata tajam serta membawa bom molotov.

“Ada 24 nelayan yang kami periksa. Karena hukum harus ditegakkan, kalau salah harus dihukum, yang tidak salah kami kembalikan lagi kepada keluarganya. Ini untuk pembelajaran, agar hal seperti ini tidak terulang lagi,” tutur AKBP Widi Atmoko. (thd/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.