Ketahanan Pangan Jateng Masih Rapuh

363
DARURAT – Sejumlah pejabat dari kalangan eksekutif tengah memaparkan permasalahan beras di hadapan kalangan legislatif. (FOTO: AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
DARURAT – Sejumlah pejabat dari kalangan eksekutif tengah memaparkan permasalahan beras di hadapan kalangan legislatif. (FOTO: AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
DARURAT – Sejumlah pejabat dari kalangan eksekutif tengah memaparkan permasalahan beras di hadapan kalangan legislatif. (FOTO: AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Ketahanan pangan di Jawa Tengah diketahui sangatlah cukup. Namun jika hal tersebut tidak diperhatikan dengan baik, maka kondisinya menjadi menjadi sangat rapuh. Pasalnya, sebagian persedian pangan justru tidak berada di masyarakat akan tetapi di para pedagang.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Distribusi Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jawa Tengah Soenarno dalam acara dengar pendapat bersama anggota Komisi B DPRD Jateng di Gedung Berlian, Rabu (4/3). Hadir juga Kepala dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Prijo Anggoro dan Kepala Bulog Divisi Regional Jawa Tengah Damin Hartono.

Narno menjelaskan, kebutuhan pangan masyarakat Jawa Tengah perbulannya mencapai 266.750 ton. Artinya konsumsinya sebesar 87 kilogram perkapita dikalikan jumlah penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat dapat mengandalkan cadangan dari pemerintah melalui Bulog dan juga lumbung desa. “Masalahnya, masyarakat sekarang sudah tidak punya simpanan lumbung. Akhirnya mereka berharap besar pada Bulog. Sementara dari pedagang masih diperjualbelikan,” terangnya.

Ditambahkan, jumlah lumbung saat ini ada sekitar 1.600 buah. Dari jumlah tersebut sebanyak 292 menjadi lumbung desa binaan dengan rincian 40 buah dikelola APBD dan 252 dikelola APBN. Pembinaannya pun diserahkan kepada pengurus dan dikeluarkan pada saat-saat tertentu seperti musim paceklik. Menurutnya, jumlah tersebut jauh daripada ideal untuk ketahanan pangan. “Dari 8772 desa yang ada di Jawa Tengah, paling tidak 50 persen harus memiliki lumbung aktif,” imbuh Narno.

Terhadap permasalahan tersebut, Ketua Komisi B DPRD Jateng M Chamim Irfani mendesak pemerintah provinsi Jateng untuk memperbanyak lumbung desa. Sehingga ketahanan pangan di Jawa Tengah tetap aman dan terkendali. Menurutnya, data terkait pedagang besar mutlak dibutuhkan sehingga mereka tidak mudah mempermainkan harga.

“Selama ini Bulog tidak dapat menghitung stok yang dimiliki pedagang. Sementara pedagang bisa menghitung stok yang ada di Bulog. Untuk menanggulanginya, harus ada datanya,” ujar menambahkan akan terus melakukan kordinasi intensif dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Chamim menambahkan, tata kelola niaga beras beda dengan pupuk di mana distribusinya diatur oleh negara. Dalam persoalan beras, hukum pasar yang berlaku. Sehingga ketika ditemukan pedagang yang melakukan penimbunan tidak dapat dikenakan sanksi. “Perlu dipastikan juga apakah 1600 lumbung yang sudah ada itu masih atau tidak,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Yudhi Sancoyo. Menurutnya, perlu dipetakan daftar pedagang beras di Jawa Tengah dan di daerah mana saja mereka berada. Sehingga dapat dihimbau untuk tidak melakukan monopoli pasar. “Dalam hal ini Negara hanya bisa menekan supaya kesejahteraan petani terjaga,” ujarnya mengaku akan meninjau gudang-gudang yang menjadi lokasi penimbunan beras. (fai/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.