Biar Jera, Muatan Diturunkan

311

SEMARANG – Pemprov Jateng diharapkan memberikan sanksi tegas bagi truk yang muatannya melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI). Sebab, sanksi tilang ternyata masih belum memberikan efek jera. Justru, sanksi ini dinilai hanya menguntungkan sopir dan pengusaha. Sebab, ketika pengemudi itu mengantongi surat tilang, maka mereka dengan bebas kembali bisa menganggut muatan meski melebihi tonase.

Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah Asfirla Harisanto mengatakan, kondisi ini ditemukan saat Komisi C berkunjung ke sejumlah jembatan timbang (JT) di Jateng. Ia mengatakan, setelah ditilang, maka truk itu tidak akan ditindak untuk pelanggaran yang sama sembari menunggu persidangan. ”Jika jadwal persidangan dilakukan sampai dua minggu misalnya, maka otomatis rentang waktu itu sopir bebas menganggut muatan dengan berat melebihi tonase yang diizinkan,” katanya.

Ia menambahkan, sistem sanksi tilang ini sesuai dengan Perda No 1 Tahun 2012 Tentang Kelebihan Muatan. Pengemudi angkutan barang yang kedapatan mengangkut beban melebihi kapasitas dikenakan tilang. Awalnya sanksi ini diharapkan bisa meminimalisir beban angkutan yang dinilai dapat merusak jalan. Tapi toh nyatanya, kenyataan di lapangan justru berbeda. ”Pengamatan kami sistem tilang seperti ini justru tidak memberikan efek jera kepada sang pelanggar,” imbuhnya.

Politisi PDIP ini menambahkan, selama ini hampir semua truk pengangkut pasir muatannya melebihi tonase. Yang ironis, meski sudah seperti itu selama ini tidak ada penindakan yang tegas. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada jika para sopir membayar atau memberi suap agar kendaraan tidak ditilang. ”Tilang di jembatan timbang juga belum efektif. Karena jika banyak kendaraan yang ditilang, justru akan memacu antrean panjang,” tambahnya.

Masalah muatan melebihi tonase harus mendapatkan perhatian khusus. Sebab, jika terus dibiarkan, kondisi jalan akan semakin rusak, dan yang dirugikan jelas Pemprov Jateng. Untuk itu diharapkan harus ada sanksi tegas terkait dengan kendaraan yang melebihi muatan di Jateng.

”Saya kira harus ada sanski tegas. Jika hanya tilang itu belum memberikan efek jera,” tambah anggota komisi D DPRD Jateng, Muhammad Ngainurrichald. Ia berharap, jika kendaraan muatan melebihi tonase, muatan itu harus diturunkan. Meski begitu, langkah itu tidak mudah. Mengingat lokasi JT yang masih kurang luas dan masalah sumber daya manusia yang minim. ”Harus ada penindakan tegas. Pemprov, pengusaha dan sopir harus bertemu untuk membahas masalah muatan yang melebihi tonase,” tambah politisi PPP tersebut. (fth/ric/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.