Ringan Dihukum Berat, Yang Berat Dihukum Ringan

504

Hukum di Indonesia dianggap belum bisa memberikan keadilan kepada masyarakat. Kesenjangan keadilan yang dirasakan rakyat semakin meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, sementara uang dan jabatan digunakan kalangan elite untuk memperdaya supremasi hukum.

Diharapkan hakim sebagai tangan Tuhan dapat menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Berpatokan pada kebenaran, berpijak pada kejujuran nuraninya dan memberi keputusan yang seadil-adilnya. Hal itu diungkapkan, Koordinator Kajian dan Wacana Pimpinan Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Semarang, Muhammad Solechan.

Berdasar pengamatannya, dalam menjatuhkan vonis, hakim kadang dianggap kurang adil, namun apa pun hasilnya keputusaan hakim harus dihormati. ”Kami rasa kurang adil karena kadang yang merugikan negara sedikit tapi vonisnya begitu lama sementara kasus yang merugikan negara besar vonis penjaranya begitu cepat,” kata Muhammad Solechan, akhir pekan lalu.

Menurut Solechan, hal itu dapat dilihat dari beberapa contoh kasus seperti putusan hakim Mantan Kades Kedungjati, Sempor, Kabupaten Kebumen, Rahmat, Mantan Bupati Kendal, Siti Nurmarkesi, dibandingkan kasus Mantan Pimpinan Cabang Utama Bank Jateng, Susanto Wedi. ”Kades Rahmat divonis 4 tahun penjara, Siti Nurmarkesi divonis 3 tahun penjara sedangkan Susanto Wedi divonis pidana penjara selama 16 bulan. Coba dikaji lebih jauh yang merugikan negara paling banyak yang mana, terlepas salah atau tidaknya mereka. Itu hanya contoh kecil dan tentunya masih banyak kasus-kasus lainya,” ungkapnya
Senada dengan Solechan, Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Jateng, Edy Susanto mengatakan, putusan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memang banyak yang tidak relevan dengan fakta persidangan atau kurang objektif. ”Hakim sepertinya terlalu kelelahan karena banyaknya berkas yang tidak sebanding dengan jumlah hakim, sehingga menyebabkan putusan itu kurang objektif. Akan tetapi atas putusan hakim itu tetap harus dihormati, yang terpenting berdasarkan Undang-Undang yang berlaku,” ungkapnya.

Edy tidak akan memberikan gambaran terlalu jauh terkait fenomena putuhan hakim yang dianggap belum begitu objektif. Biarkan masyarakat yang menilai sendiri terkait putusan vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa. ”Kami tidak dalam ranah itu, GMPK hanya ingin memutuskan mata rantai korupsi dengan pendidikan antikorupsi. Kami juga siap memberikan advokasi kepada masyarakat yang mengalami tindakan kesewenang-wenangan dari pihak ketiga,” sebutnya. (mg21/zal/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.