Tuntut Harga Tanah Rp 5 Juta Per Meter

403
NEGOSIASI GAGAL : Direktur Utama (Dirut) PLN, Sofyan Jalil, pastikan UU 2/2012 segera diberlakukan dalam beberapa minggu ke depan, jika warga bersikukuh dengan sikap alotnya menjual lahan untuk proyek PLTU Batang. (TAUFIK HIDAYAT/RADAR SEMARANG)
NEGOSIASI GAGAL : Direktur Utama (Dirut) PLN, Sofyan Jalil, pastikan UU 2/2012 segera diberlakukan dalam beberapa minggu ke depan, jika warga bersikukuh dengan sikap alotnya menjual lahan untuk proyek PLTU Batang. (TAUFIK HIDAYAT/RADAR SEMARANG)
NEGOSIASI GAGAL : Direktur Utama (Dirut) PLN, Sofyan Jalil, pastikan UU 2/2012 segera diberlakukan dalam beberapa minggu ke depan, jika warga bersikukuh dengan sikap alotnya menjual lahan untuk proyek PLTU Batang. (TAUFIK HIDAYAT/RADAR SEMARANG)

BATANG-Meski Direktur Utama (Dirut) PLN, Sofyan Jalil, mendatangi langsung warga Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jum’at (13/3) siang kemarin, tetap sulit mendapatkan kesepakatan. Dalam negosiasi soal harga tanah yang akan digunakan proyek PLTU Batang dengan pemilik lahan.

Dalam kesempatan tersebut, warga tetap menolak dengan harga yang ditawarkan oleh pihak PT PLN, sebesar Rp 100 ribu per meter. Kalaupun terpaksa mau menjual, warga bersikukuh dengan harganya masing-masing. Ada yang Rp 400 ribu per meter, Rp 2 juta per meter, bahkan ada warga yang mau melepas lahannya dengan harga Rp 5 juta per meter.

Padahal, Bupati Batang, Yoyok Rio Sudibyo, yang turut hadir mendampingi Dirut PLN pada acara sosialisasi UU Nomor 2 Tahun 2012, berulangkali menjelaskan kepada warga pemilik lahan di Kantor Balaidesa Desa Karanggeneng. Bahwa proyek PLTU Kabupaten Batang, adalah proyek milik pemerintah bukan swasta, seperti dugaan warga selama ini. Namun warga tidak menggubris imbauan bupati.

“Direktur Utama PLN hadir di sini untuk mengetahui persoalan yang ada, agar segera terselesaikan tentang persoalan lahan. Kehadiran Dirut PLN ini menjadi jelas bahwa PLTU betul-betul proyek milik pemerintah,” tegas Bupati Yoyok.

Alotnya warga setempat diperlihatkan pada sesi dialog antara warga dengan Dirut PLN. Adalah, Cahyani, 48, warga Desa Karanggeneng, pemilik lahan yang belum dijual menyatakan bahwa dirinya baru akan melepas lahannya untuk proyek PLTU, jika pihak PLN mau membayar dengan harga Rp 5 juta per meter. Menurutnya, harga tanah Rp 5 juta per meter di sekitar blok proyek PLTU, sudah mulai banyak yang menawar.

“Saya baru akan melepas tanah milik saya, jika PLN membayar dengan harga Rp 5 juta per meter, bukan Rp 100 ribu seperti yang ditawarkan PLN,” kata Cahyani yang didukung oleh warga pemilik lahan lainnya.

Hal serupa disampaikan oleh Kasdi, 49, warga Karanggeneng, pemilik tanah yang sudah dijual seharga Rp 100 ribu meter. Dia menuntut kepada PLN dan Bupati Batang dengan dana tambahan kompensasi sebesar Rp 400 ribu per meter, dari tanah yang sudah dijualnya. Menurutnya hal itu dilakukan, karena banyak pemilik lahan yang menjual tanahnya, di atas harga Rp 100 ribu per meter. “Saya akan mendukung proyek PLTU, kalau saya diberi uang tambahan kompensasi sebesar Rp 400 ribu per meter,” tandas Kasdi.

Sementara itu, Dirut PLN, Sofyan Djalil, menandaskan bahwa pemerintah sudah sangat bijak dalam menentukan harga lahan dengan istilah ganti untung, yakni Rp 100 ribu per meter. Menurutnya harga lahan tersebut juga sangat mampu untuk membeli lahan kembali yang tidak jauh dari lokasi semula. Harga tersebut sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Kalaupun ada pihak yang membeli lahan di atas harga pemerintah, yang membeli itu adalah oknum yang menumpang, agar mendapatkan keuntungan sepihak. “Silahkan pemilik lahan menjual kepada spekulan di atas harga pemerintah. Tapi mereka akan berhadapan dengan negara. Pemerintah sudah sangat jelas, harga lahan Rp 100 ribu per meter,” tandas Sofyan Jalil.

Sofyan Jalil juga menegaskan jika pemilik lahan tidak setuju dengan harga pemerintah tersebut, maka dengan terpaksa akan menggunakan UU nomor 2 tahun 2012. Menurutnya penggunaan UU tersebut sebagai alternatif yang paling akhir.

“Kalau harga Rp 5 juta per meter sudah tidak masuk akal. Saya terakhir kali menyampaikan ini kepada pemilik lahan. Kedatangan kami ini juga yang terakhir untuk negosiasi. Mari kita hindari UU 2/2012. Kalau itu masih tidak bisa, kami minta maaf. Hanya masalah waktu satu sampai dua minggu ke depan, UU ini kami berlakukan,” tegas Sofyan Djalil dengan nada tinggi. (thd/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.