Ruddy Supriatna Terima Putusan Hakim

362
MENERIMA: Ruddy Supriatna Widjaja, terdakwa dugaan korupsi penyimpangan keuangan dan kredit fiktif di Kantor Unit Pengelolaan Cabang (UPC) Pegadaian Pasar Mangkang Cabang Kaliwungu tahun 2014 saat mendengarkan putusan majelis hakim. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
MENERIMA: Ruddy Supriatna Widjaja, terdakwa dugaan korupsi penyimpangan keuangan dan kredit fiktif di Kantor Unit Pengelolaan Cabang (UPC) Pegadaian Pasar Mangkang Cabang Kaliwungu tahun 2014 saat mendengarkan putusan majelis hakim. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)

MANYARAN – Terdakwa dugaan korupsi penyimpangan keuangan dan kredit fiktif di Kantor Unit Pengelolaan Cabang (UPC) Pegadaian Pasar Mangkang Cabang Kaliwungu tahun 2014, Ruddy Supriatna Widjaja, resmi menerima putusan majelis hakim atas vonis 3 tahun penjara terhadap dirinya. Ia menyatakan tidak mengajukan upaya hukum banding dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang.

Hal itu diungkapkan Kuasa Hukum Ruddy, Tarwohadi SH. Dia menyebutkan kliennya (Ruddy) sudah cukup menerima atas putusan majelis. ”Kami menerima putusan hakim, meski masih berat,” katanya, Minggu (17/5).

Tarwohadi menyebutkan, oleh majelis hakim sebelumnya kliennya juga divonis pidana denda sebesar Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Namun hingga Kamis (14/5), batas waktu pernyataan sikap, kliennya tidak menyampaikan pendapat. ”Sebagai kuasa hukumnya, saya menyatakan menerima dan tidak mengajukan upaya banding. Vonis itu, sudah sesuai dengan apa yang terjadi,” katanya.

Sebelumnya, Ketua majelis hakim Annastacia Tyas N. menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ruddy Suprijanta Widjaja dengan hukuman penjara selama 3 tahun penjara. Selain pidana badan dan denda, terdakwa juga dibebani membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 349.391.820. Dengan ketentuan, apabila sejak putusan inkracht tidak dibayar, maka seluruh harta benda terdakwa akan disita dan dilelang. Jika belum mencukupi, maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 tahun.

Terdakwa dinilai hakim terbukti menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan karena jabatannya dengan mengajukan kredit fiktif untuk memperkaya diri sendiri sehingga merugikan keuangan negara.

Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi sesuai dakwaan JPU Kejari Semarang. Atas putusan itu, Ruddy menyatakan pikir-pikir demikian pula Jaksa. (bj/ric/ce1)