Mantan Kepala BPBD Divonis 15 Bulan

445
DIVONIS: Mantan Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus, Sudiarso usai sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
DIVONIS: Mantan Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus, Sudiarso usai sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
DIVONIS: Mantan Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus, Sudiarso usai sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang memvonis mantan Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus, Sudiarso dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. Terdakwa juga didenda Rp 50 juta subsider 2 bulan.

Majelis hakim yang diketuai Antonius Widijantono menyatakan terdakwa Sudiarso tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwa dalam dakwaan primer dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primer. Serta menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsider.

”Terdakwa terbukti melanggar pasal 3 ayat (1) UU No 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHAP,” katanya.

Maka majelis hakim memutuskan Sudiarso dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. ”Selain itu diwajibkan bagi terdakwa Sudiarso untuk membayar denda Rp 50 juta subsider 2 bulan serta biaya perkara Rp 5 ribu,” tandasnya.

Selain Sudiarso, dalam berkas terpisah majelis hakim juga memvonis Rudy Maryanto selaku panitia pemeriksa barang dengan vonis pidana penjara 1 tahun 3 bulan. ”Menyatakan Rudy Maryanto terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan serta biaya perkara Rp 5 ribu,” katanya.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di antaranya, pertimbangan memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. ”Sementara yang meringankan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, menyesali perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga dan para terdakwa belum pernah dihukum,” sebut hakim.

Seperti diketahui, pengadaan logistik digelar lewat penunjukan langsung dan dilakukan tiga rekanan. Yaitu CV Putra Timur, CV Surya Nirwana, dan UD Berkah Abadi. Diketahui, ketiga perusahaan hanya dipinjam oleh terdakwa Muslimin. Dalam pelaksanaannya, pengadaan tidak sekaligus diadakan. Barang diketahui tidak ada di gudang BPBD Kudus.

Tanpa pemeriksa ke lapangan dan hanya administrasi, atas pengadaan fiktif itu disetujui pembayaran ke Muslimin sesuai kontrak. Oleh terdakwa Nur Kasiyan, uang pembayaran diminta kembali sekitar Rp 64 juta. Alasannya, pinjaman untuk operasional kegiatan BPBD.
Belakangan, setelah kasusnya terungkap pengadaan secara bertahap baru diadakan, namun tidak menyeluruh. Akibat dugaan korupsi itu, negara dalam hal ini Kabupaten Kudus mengalami kerugian sebesar Rp 172,5 juta.

Para terdakwa didakwa dengan pasal berlapis dan dijerat Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan UU Nomor 20/2001 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang yang sama. (bj/ric/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.