Temukan Penyimpangan Pengelolaan

494
DISOROT : Sejumlah nelayan membenahi kapal mereka saat tidak melaut. KPK menemukan dugaan penyimpangan pengelolaan sektor kelautan. Diantaranya dari banyaknya kapal penangkap ikan yang tidak berizin. (Jawa pos radar semarang files)
DISOROT : Sejumlah nelayan membenahi kapal mereka saat tidak melaut. KPK menemukan dugaan penyimpangan pengelolaan sektor kelautan. Diantaranya dari banyaknya kapal penangkap ikan yang tidak berizin. (Jawa pos radar semarang files)

SEMARANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menemukan sejumlah indikasi penyimpangan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) pada sektor kelautan. Akibat penyimpangan itu dicurigai menimbulkan kerugian keuangan negara.
”Kami belum menghitung jumlah kerugian keuangan negara, tapi potensi sumber daya alam kelautan yang diduga diselewengkan cukup banyak dan membuat pengelolaannya tidak maksimal,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi dalam rapat monitoring dan evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia di gedung Gradhika Bhakti Praja kompleks kantor Gubernur Jateng, Selasa (19/5).

Lebih lanjut Johan menjelaskan, pada awal 2015 KPK mendeteksi terjadinya kerugian keuangan negara terkait dengan perizinan kapal penangkap ikan milik nelayan. Menurutnya, cukup banyak kapal penangkap ikan yang beroperasi di Indonesia tidak mempunyai izin.
”Kalau kapal tidak ada izin itu artinya tidak ada laporan dan penerimaan pajak kepada negara. Selain itu, banyak laporan mengenai ukuran kapal yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya dalam acara yang dihadiri perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Johan berharap, dengan adanya kegiatan rapat monitoring dan evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia, akan terjalin koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah dengan KPK dalam pengelolaan sumber daya alam kelautan. Menurutnya, ada beberapa hal dan peraturan yang tumpang tindih atau overlapping termasuk adanya perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. ”Ini yang akan diurai serta dicari solusinya,” pungkasnya. (fai/ric/ce1)