Izin Lokasi PLTU Ditandatangani Gubernur

375
Lani Dwi Rejeki. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Lani Dwi Rejeki. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

BATANG-Setelah pemerintah melaksanakan tiga kali konsultasi publik, akhirnya Selasa (30/6) kemarin, Gubernur Ganjar Pranowo menerbitkan surat penetapan izin lokasi untuk pembebasan sisa lahan PLTU yang belum dibebaskan. Yakni untuk Desa Karanggeneng, Ponowareng dan Ujungnegoro.

Sedangkan tiga kali konsultasi publik tersebut meliputi satu kali sosialisasi UU No 2/2012 tentang pengadaan tanah dan dua kali konsultasi publik pada masyarakat di lokasi PLTU. “Konsultasi publik tersebut menjadi bagian tahapan pelaksanaan UU No 2/2012, tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang harus dijalankan,” kata Asisten I Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra, Pemkab Batang, Lani Dwi Rejeki, Selasa (30/6) kemarin.

Menurutnya setelah adanya surat penetapan lokasi PLTU dari gubernur tersebut, maka tahapan pendataan dan validasi lahan sisa lahan PLTU dilakukan oleh tim yang telah ditunjuk oleh gubernur.

“Setelah itu, baru tahapan penawaran harga yang akan dilakukan oleh tim penaksir harga atau appraisal, pada pemilik lahan tentang harga lahan sisa PLTU itu,” tandas Lani.

Sementara itu, Sekda Pemkab Batang, Nasikhin, menjelaskan dalam konsultasi publik telah dilakukan oleh tim, pemilik lahan yang tanahnya belum dibebaskan seluruhnya sudah diundang. Namun pada kenyataannya yang datang jumlahnya tidak maksimal, hanya satu dua orang pemilik lahan.

“Meski begitu, proses pembebasan lahan sudah berjalan 90 persen dan hanya 10 persen saja yang belum diselesaikan. Seandainya masyarakat pemilik tanah masih tetap menolak, terpaksa akan dilakukan proses konsinyasi atau penitipan uang di pengadilan,” tegas Nasikhin. (thd/ida)