Tangani Perdata, Pemkab Gandeng Kejari

330
TANDA TANGAN: Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti dan Kajari Kendal Yeni Andriyani menandatangani kerjasama bidang hukum, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TANDA TANGAN: Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti dan Kajari Kendal Yeni Andriyani menandatangani kerjasama bidang hukum, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KENDAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal kembali melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kendal terkait, penanganan Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti mengatakan kerjasama penandatanganan MoU dilakukan karena perjanjian kerjasama pada tahun sebelumnya telah habis. “Makanya perlu dilakukan kembali karena kami akan menggunakan jasa Kejari Kendal setempat jika menghadapi permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha,” katanya, kemarin.

Bupati menambahkan, dengan penandatanganan ini berarti kerjasama antara pemkab dengan kejaksaan telah diresmikan. Hal ini untuk memudahkan pemkab dalam melakukan pengurusan masalah hukum. Terutama menyangkut penagihan denda ataupuan eksekusi putusan pengadian. “Kerjasama ini harapan kami dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Jajaran Pemkab Kendal. Selain dengan kejaksaan, kerjasama dengan serupa juga akan kami lakukan dengan pihak kepolisian,” imbuhnya.

Kejaksaan dan kepolisian menurutnya merupakan bagian tak terpisahkan dengan pemkab untuk menangani masalah huku. Keduanya memiliki peran untuk menciptakan kondisi di Kendal aman. “Tidak hanya sebatas pada masalah temuan BPK saja, tetapi apabila ada permasalahan hukum yang lain kepolisian dan kejaksaan bisa membantu,” tambahnya.

Kepala Kejari Kendal, Yeni Andriyani mengatakan, Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha berfungsi sebagai jaksa pengacara negara. Yakni memiliki wewenang untuk mewakili Pemkab, BUMN/BUMD, bank-bank milik negara dan lembaga lain milik negara. “Jadi bidang ini tidak berfungsi sebagai jaksa penuntut umum. Jadi, kalau ada sengketa kami siap menerima surat kuasa khusus dari Pemkab untuk mewakili,” katanya.

MoU tersebut akan berpengaruh banyak dalam hal penyelesaian masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha, yang dapat menambah pemasukan kas negara. “Perlu dipahami bahwa temuan BPK tidak pasti akan menjadi perkara korupsi. Yang penting bisa mengembalikan uang kas daerah. Saya menginginkan MoU tidak hanya ditandatangani saja, tetapi bagaimana caranya supaya MoU ini bisa berkesinambungan,” tambahnya. (bud/fth)