Pengusaha Ajukan Penangguhan UMK

369
MASIH PRO KONTRA: Kenaikan UMK tahun ini dinilai sebagian pengusaha terlalu fantastis sehingga memberatkan sebagian pelaku usaha. Perusahaan yang merasa berat menerapkan UMK adalah yang memiliki pekerja mencapai ribuan. (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MASIH PRO KONTRA: Kenaikan UMK tahun ini dinilai sebagian pengusaha terlalu fantastis sehingga memberatkan sebagian pelaku usaha. Perusahaan yang merasa berat menerapkan UMK adalah yang memiliki pekerja mencapai ribuan. (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MASIH PRO KONTRA: Kenaikan UMK tahun ini dinilai sebagian pengusaha terlalu fantastis sehingga memberatkan sebagian pelaku usaha. Perusahaan yang merasa berat menerapkan UMK adalah yang memiliki pekerja mencapai ribuan. (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MASIH PRO KONTRA: Kenaikan UMK tahun ini dinilai sebagian pengusaha terlalu fantastis sehingga memberatkan sebagian pelaku usaha. Perusahaan yang merasa berat menerapkan UMK adalah yang memiliki pekerja mencapai ribuan. (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Jateng yang telah disepakati antara Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, bersama unsur pelaku usaha, perwakilan buruh serta dinas terkait, masih menuai tanggapan pro dan kontra.

Nilai kenaikan UMK yang ditetapkan itu dinilai meroket terlalu fantastis. Sejumlah pengusaha terutama dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan padat karya masih merasa ‘tercekik’ atas kenaikan UMK 2016 tersebut. Jika dipaksakan, kenaikan tersebut diprediksi bakal menggoyang industri padat karya di sejumlah kabupaten di Jateng.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Frans Kongi membenarkan terkait masih adanya sejumlah pengusaha di sejumlah wilayah di Jateng yang merasa keberatan atas penetapan UMK di kabupaten/kota. “Ada sejumlah pengusaha dari beberapa daerah, yang keberatan. Terutama dalam sektor padat karya yang jumlah karyawannya ribuan,” kata Frans dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (3/1).