Lindungi Perokok Pasif, Gencarkan Sosialisasi KTR

564
GENCARKAN SOSIALISASI: Petugas Satpol PP Kota Semarang menggencarkan sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di salah satu kampus di Kota Semarang, Senin, (28/12). (M HARIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
GENCARKAN SOSIALISASI: Petugas Satpol PP Kota Semarang menggencarkan sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di salah satu kampus di Kota Semarang, Senin, (28/12). (M HARIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KALIGAWE- Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui petugas Satpol PP bersama instansi terkait terus menggencarkan kegiatan sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Lokasi yang menjadi target sasaran meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, dan tempat kerja.

Kabid Transtibunmas Satpol PP Kota Semarang, Kusnandir, mengatakan, salah satu persoalan krusial penyelenggaraan upaya kesehatan adalah berkaitan dengan pengamanan zat adiktif, utamanya yang berkaitan tembakau atau rokok. Menurutnya, berbagai hasil penelitian, asap rokok lebih berbahaya bagi perokok pasif (orang yang tidak merokok tapi berada di dekat perokok, Red).

“Sehingga pemerintah berkewajiban membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Diterbitkannya Perda ini untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, dan agar membiasakan pola hidup sehat,” ungkapnya di sela sosialisasi KTR di salah satu kampus di Kota Semarang kepada Jawa Pos Radar Semarang, Senin (28/12) kemarin.

Dia mengatakan, pemberlakuan KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, termasuk penggunaan rokok. Pada tempat yang ditetapkan KTR juga wajib dipasang papan pengumuman dan tanda kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi atau penggunaan rokok.

“Tempat tersebut meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, dan tempat kerja. Sehingga dalam sosialisasi ini, setiap orang dilarang memproduksi menjual, mengiklan, termasuk melarang orang yang merokok di kawasan tanpa rokok,” katanya.

Menurutnya, penertiban Perda KTR dan cukai ilegal dalam rentang waktu April sampai September 2015 telah melaksanakan sebanyak 30 kali kegiatan dengan sasaran rumah sakit, sekolah, dan kantor pemerintahan. Kegiatan tersebut juga dimulai dalam bentuk tindakan persuasif, berupa sosialisasi, pemasangan spanduk KTR, dan pemberian sanksi adminstratif bagi para pelanggarnya.

“Sanksi administratif berupa teguran lisan dan menghentikan merokok. Sedangkan sanksi pidana berupa kurungan 3 bulan atau denda Rp 50 juta belum dilaksanakan, dengan harapan masyarakat sudah paham dan patuh aturan tanpa harus ada penerapan sanksi,” ujarnya. (mha/adv/aro)