Penjual Miras Protes Larangan

343

SEMARANG – Larangan penjualan minuman beralkohol (minol) menuai protes dari Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia (APBMI). Mereka menilai masih banyak masyarakat yang membutuhkan minuman tersebut. Peredaran minol pun terbukti legal, bukan produk umpet-umpetan.

Hal itu dikatakan Ketua APBMI Stefanus setelah beraudiensi dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Gubernuran, Senin (4/1). Menurutnya, yang seharusnya dilarang adalah peredaran minuman oplosan. Hal ini memang harus ditindak tegas lantaran membahayakan kesehatan peminumnya. ”Minol oplosan bukan untuk diminum. Bahan dasarnya memang bukan dari jenis yang layak konsumsi. Yaitu dari alkohol yang biasanya digunakan untuk membersihkan luka,” tegasnya.

Sementara itu, anggota APBMI yang juga menjabat sebagai Executive Committee Grup Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI) Ronny Titiheruw berharap, DPR RI bisa memperlunak regulasi yang berkaitan dengan minol. Paling tidak, bisa jadi bahan pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tahun 2016 ini.

Jika RUU tersebut nantinya melarang peredaran minol, akan ada efek yang cukup besar. Sejak berlakunya larangan Kementerian Perdagangan atas penjualan minol di minimarket saja, sudah ada dampak yang signifikan. ”Kami setuju jika peredaran minol harus diawasi atau dikendalikan. Tapi jangan dilarang. Masih ada segmen masyarakat yang membutuhkan,” bebernya.

Pengendalian itu, lanjut Ronny, seperti mengontrol pembeli yang harus sudah berusia 21 tahun ke atas. Tempat penjualannya pun harus memiliki izin. Regulasi itu terbukti bisa mengendalikan peredaran minol. ”Beberapa pemerintah wilayah sudah banyak yang memiliki Peraturan Daerah tentang minol,” tandasnya.

Sementara itu, Ganjar masih meminta data dari APBMI mengenai peta pasar minol. Dia mengakui jika ada dampak-dampak yang harus diperhatikan jika peredaran minol benar-benar dilarang. ”Jangan-jangan kalau nanti dilarang, malah muncul yang dari pasar gelap,” ucapnya.