Klarifikasi Perda Desa Tunggu Diundangkan

321

DEMAK- Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemerintahan Desa bila ada kekurangan berdasar ketentuan yang berlaku diklarifikasi setelah diundangkan. Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara pimpinan legislatif dan pihak eksekutif di gedung DPRD Demak, kemarin.

Kabag Hukum Setda Pemkab Demak, Ridhodin mengatakan, klarifikasi setelah diundangkan tersebut sesuai pasal 102 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). “Kita sudah ada prosedurnya. Istilahnya bukan dievaluasi gubernur tapi diklarifikasi,” katanya.

Menurut dia, perda yang dievaluasi gubernur antara lain soal APBD, tata ruang, retribusi daerah dan sejenisnya. Sedangkan, untuk perda soal desa istilahnya diklarifikasi dan bukan dievaluasi. “Jadi, sifat klarifikasi setelah perda diundangkan ini sudah diluar program legislasi daerah (prolegda) yang ada. Perda tersebut baru dapat dibatalkan setelah ada keputusan dari Mahkamah Agung (MA),” katanya.

Kabag Pemerintahan Umum Setda, Edy Suntoro menambahkan, untuk surat evaluasi dari gubernur terkait perda desa itu sebelumnya juga sudah ditindaklanjuti tim pemkab. “Sudah ditindaklanjuti,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Demak, Fahrudin Bisri Slamet mengatakan, pihak dewan sendiri akan menunggu perbaikan perda desa oleh eksekutif yang sebelumnya telah dievaluasi gubernur tersebut. Seperti diketahui, enam perda desa yang diundangkan sebelumnya sempat menjadi polemik lantaran pihak dewan menilai perda yang ada belum dilakukan penyesuaian terkait evaluasi itu. (hib/zal)