Terdakwa Tidak Tahu Kuitansinya untuk LPJ

336

MANYARAN – Terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Kabupaten Rembang TA 2013 untuk pembangunan musala Ar-Rohmah di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Rembang Ummi Qoyyimah meminta kliennya bisa dibebaskan dari seluruh dakwaan. Dalam pembacaan pledoi di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (6/1).

Hal itu disampaikan Ummi melalui penasihat hukum terdakwa, Ghufron Suudi mengungkapkan, terdakwa dalam kasus ini sama sekali tidak mengetahui bahwa nota dari toko bangunan Simpati miliknya dipakai sebagai lampiran dalam membuat laporan pertanggungjawaban (LPj).

”Nota belanja material untuk laporan pertanggungjawaban tidak diketahui oleh terdakwa maka tidak dapat disalahkan. Penandatanganan kuitansi juga dilakukan saksi Nur Hasan kepada terdakwa secara paksa,” kata Ghufron di hadapan majelis hakim yang dipimpin Sulistyono.

Lebih lanjut dijelaskan, terkait dakwaan turut serta atau membantu melakukan penyimpangan dana hibah untuk pembangunan musala itu juga tidak tepat diterapkan. Pasalnya karena ketidaktahuan terdakwa atas penggunaan nota belanja material dalam LPj.

”Kami memohon majelis bisa memutuskan untuk menolak seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, supaya terdakwa bebas dari seluruh dakwaan serta mengembalikan harkat serta martabat. Namun jika majelis berpendapat lain mohon putusan seringan-ringannya,” ungkapnya.

Menanggapi pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Rembang menyatakan tetap pada tuntutan awal dan tidak merasa perlu untuk menanggapi pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Ummi sebelumnya dituntut 1 tahun penjara serta denda Rp 50 juta. Dalam kasus ini, empat terdakwa termasuk mantan anggota DPRD Rembang dijatuhi vonis 1 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang baru-baru ini.

Keempatnya adalah M. Sholikul Anwar, Salimun, Ali Maksum dan M. Nur Hasan yang merupakan eks anggota dewan itu juga diminta membayar denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Namun untuk terdakwa Ali Maksum dan M. Nur Hasan masih diminta untuk membayar uang pengganti kerugian negara masing-masing Rp 20 juta subsider 1 bulan kurungan.