Target Pajak Tak Terpenuhi

323

SEMARANG – Realisasi penerimaan pajak di Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Jawa Tengah I, tak memenuhi nilai yang ditargetkan pada tahun 2015 yakni Rp 28,09 triliun. Hingga akhir tahun 2015, penerimaan pajak mencapai Rp 23, 45 triliun, atau kurang lebih 83,47 persen dari target.

Kendati demikian, penerimaan pajak tersebut mengalami kenaikan atau pertumbuhan sebesar 17,7 persen dari tahun 2014 lalu. “Tahun 2015, jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar mengalami peningkatan signifikan,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng I, Dasto Ledyanto, saat jumpa pers di kantornya Jalan Imam Bonjol nomor I D Semarang, Jumat (8/1).

Dijelaskannya, hingga akhir Desember 2015, jumlah WP tercatat sebanyak 1.301.443 WP, terdiri atas 92.046 WP Badan, 1.185.980 WP Orang Pribadi (OP), dan 23.417 WP Bendarawan. “Naik sekitar 12,68 persen dibandingkan jumlah WP sampai akhir Desember 2014 lalu sebesar 1.154.910 WP,” terang Dasto.

Secara rinci, penerimaan pajak tahun 2015 terdiri atas; Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sebanyak Rp 11,13 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 11,99 triliun, kemudian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) sebesar Rp 104,05 miliar. “Sisanya sebesar Rp 210,05 miliar disumbang oleh pajak lainnya,” bebernya.

Menurut Dasto, dari kegiatan ekstensifikasi, Kanwil DJP Jawa Tengah I selama 2015 berhasil mengumpulkan setoran pajak sebesar Rp 596,2 miliar. Setoran tersebut berasal dari 281.863 WP baru (terdaftar 2014 dan 2015). “Sebagai contoh, kami berhasil menjaring sebanyak 121 usaha pertambangan yang selama ini belum dikenakan pajak, dengan jumlah ketetapan PBB P3 sebesar Rp 942 juta,” kata Dasto.

Selain itu, juga menjaring pengusaha berskala besar yang bergerak di bidang retail, industri dan pergudangan. Mereka selama ini tidak mendaftarkan kegiatannya dalam administrasi perpajakan. “Selama kegiatan pemeriksaan, penagihan, serta pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan telah berkontribusi dalam penerimaan pajak sebesar Rp 890,39 miliar,” bebernya.

Rinciannya, lanjut Dasto, dari kegiatan pemeriksaan sebesar Rp 464,12 miliar, kegiatan penagihan pajak sebesar Rp 334,61 miliar, serta kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan sebesar Rp 91,65 miliar.