Anggap Rusak Tatanan Pendidikan

350
Muh Zen Adv
Muh Zen Adv
Muh Zen Adv
Muh Zen Adv

DESAKAN mencabut kebijakan sekolah lima hari melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Nomor 420/006752/2015 tentang sekolah lima hari disampaikan anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Muh Zen Adv. Alasannya, sebagian besar masyarakat Jawa Tengah menolak kebijakan tersebut, lantaran lebih besar mudaratnya dibandingkan manfaat. Selain itu, kebijakan yang sudah diujicobakan tersebut tidak memiliki dasar dan tujuan yang jelas.

”Kebijakan ini merusak tatanan proses belajar mengajar yang selama ini sudah berjalan. Jadi harus segera dicabut,” kata anggota dewan dari Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah ini.

Dia menegaskan, Jateng tidak tepat diterapkan sekolah lima hari. Apalagi alasan Gubernur Jateng agar anak bisa lebih memiliki waktu bersama keluarga. Alasan tersebut, justru tidak masuk akal, mengingat mayoritas masyarakat justru berprofesi sebagai petani dan nelayan. ”Kalau semua PNS mungkin Sabtu-Minggu hari libur. Tapi di Jateng tidak, tiap hari mereka ya bekerja,” ujarnya.