Pemda Harus Segera Menata Transportasi Umum

405

Oleh: Djoko Setijowarno

MENINGKATNYA anggaran dari Kementerian Perhubungan (Kemehub) RI untuk penataan transportasi umum adalah peluang bagi daerah dalam percepatan penataan transportasi umum. Cuma yang disayangkan, masih banyak kepala daerah yang belum mengagendakan penataan transportasi umum dalam program pembangunan di daerahnya. Dampaknya, tidak tersedia sarana angkutan umum yang memadai, jumlah kendaraan pribadi yang terus membengkak, hingga kapasitas jalan yang ada tidak mampu memenuhinya.

Pembangunan jaringan transportasi masal seyogianya juga membangun peradaban transportasi yang lebih baik. Karenanya, pembangunan fisik saja tidak cukup. Dibutuhkan sistem yang bisa membangun kebiasaan masyarakat. Mengingat, karakter masyarakat Indonesia masih belum padu dan satu dalam menerima perubahan sistem transportasi masal modern. Penumpang dari kelas menengah, kerap berkeluh kesah karena ada pengguna jasa yang meludah atau buang sampah sembarangan. Perilaku semacam ini yang mestinya diubah dengan sistem transportasi baru.

Sebagai contoh, dulu, orang tidak terbiasa mengantre untuk membeli tiket KRL (Kereta Api Rel Listrik) atau Bus Trans Jakarta. Saat ini, kebiasaan itu sudah terbangun. Sanksi terhadap pelanggar aturan dan penghargaan terhadap penumpang yang turut menegakkan aturan juga turut membangun sistem. Dengan sejumlah transportasi masal yang ada dan yang akan ada di Jakarta, akan ada kompleksitas baru bagi pengguna. Karena itu, perlu disiapkan sistem yang bisa mengakomodasi pergerakan penumpang tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.