Tak Sesuai Kearifan Lokal, Tetap Sekolah Enam hari

Ketika Efektivitas Sekolah Lima Hari Disoal

557

Pelaksanaan sekolah lima hari hingga kini masih menuai pro dan kontra karena dianggap tidak sesuai dengan kearifan lokal. Bahkan, di Kota Pekalongan dengan tegas belum bisa menerapkan program tersebut. Sedangkan kabupaten/kota lain, hanya sekolah negeri yang menerapkan. Seperti apa?

KEBIJAKAN Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tentang sekolah lima hari di Demak, belum dijalankan semua sekolah di Kabupaten Demak. Baru empat sekolah yang mempraktikkan, yakni SMKN 1 dan 2 Demak, SMKN 1 Sayung dan SMKN Karangawen. Selebihnya masih menerapkan sekolah enam hari.

Plt Kabid TK/SD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Pemkab Demak, Abdul Haris mengatakan, sejauh ini kebijakan gubernur tersebut belum berdampak serius di wilayah Demak, karena statusnya masih uji coba. Itu pun, hanya terbatas untuk SMKN saja. Sedangkan, sekolah lainnya masih tetap 6 hari sekolah.

”Sekolah diberikan pilihan tetap 6 hari sekolah atau 5 hari. Sejauh ini hampir semua masih 6 hari sekolah. Sebab, ini dapat dimaklumi karena semua tetap terkait erat dengan kesiapan sekolah baik dari sisi efektivitas dan pembelajaran di sekolah,” katanya saat ditemui di kantornya, kemarin.

Menurut Haris, bila kebijakan 5 hari sekolah tersebut diterapkan untuk tingkat SLTA memang tidak terlalu berpengaruh. Sebab, siswa SLTA tidak lagi sekolah madrasah diniyah (madin) saat sore hari. Namun, kebijakan itu justru berdampak serius jika diterapkan untuk level TK/SD/MI. Ini karena para siswa tingkat dasar tersebut sore hari rata-rata sekolah madin. Jika dilihat dari latar belakang adanya kebijakan gubernur itu, kata dia, banyaknya kenakalan remaja lantaran anak-anak kurang pendampingan dari orang tua (ortu). Itu akibat minimnya komunikasi antara ortu dengan anak-anak mereka. Salah satunya akibat ortu terlalu banyak bekerja di luar sehingga anak kurang diperhatikan. Dampaknya, secara psikologis anak cenderung terabaikan. ”Sebetulnya, kalau itu yang menjadi alasan munculnya kebijakan gubernur terkait 5 hari sekolah, ya kurang pas bila diterapkan di sekolah-sekolah di wilayah Jateng. Sebab, di daerah ini termasuk di Demak para ortu tidak sesibuk para ortu yang ada di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung maupun Bogor. Karena itu, tingkat bertemunya ortu dengan anak di Demak masih bagus,” katanya.

Abdul Haris kemudian mencoba memberikan contoh dari keluarganya sendiri. ”Contoh saja, anak saya kalau tidak ada kegiatan di sekolahnya ikut OSIS atau organisasi pelajar lainnya, kalau pas pulang justru lebih banyak dolannya (bermain, Red) saja. Bahkan, jika dilihat dari sisi pembiayaan juga tidak lebih hemat. Jadi, idealnya untuk di Demak ini lebih cocok tetap 6 hari sekolah,” ujar Haris.

Yang jelas, lanjut dia, untuk sekarang ini terkait kebijakan gubernur 5 sekolah belum dapat dikatakan apakah daerah menerima atau menolak. Sebab, pada kenyataannya saat ini baru proses uji coba saja. Artinya masih bersifat fakultatif atau monosuka (diterapkan atau tidak terserah sekolah).

”Kalau di Demak sementara ini memang hanya terbatas untuk tingkat SMKN saja yang menerapkan 5 hari sekolah dan itu pun masih uji coba,” imbuh Haris.

Untuk SMKN itu dimulai sejak Juli 2015 lalu. Sekolah efektif mulai Senin hingga Jumat. Sedangkan, untuk Sabtu libur ditambah Minggu. Terkait kebijakan gubernur itu juga pernah disikapi oleh Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jateng, Hj Ida Nur Sa’adah yang berasal dari Dapil Demak, Kudus dan Jepara. Menurut Ida, Fraksi PKB DPRD Jateng sebelumnya telah menyampaikan penolakan kebijakan sekolah 5 hari itu dalam rapat paripurna DPRD Jateng. ”Kalau SE sekolah lima hari diberlakukan, khususnya bagi siswa pendidikan dasar (SD/MI), maka madrasah diniyah (madin) di Jateng termasuk di Demak ini keberadaannya juga terancam. Padahal, di Jateng ini tercatat ada sekitar 10.500 madin. Kami berharap, gubernur mengevaluasi SE tersebut,” katanya.

Seperti diketahui, bila kebijakan itu diterapkan, maka dampaknya jam pelajaran untuk sekolah formal pagi hari, utamanya siswa SD atau Madrasah Ibtidaiyyah (MI) dipadatkan. Dengan demikian, para siswa tersebut diprediksi baru pulang sekolah antara pukul 15.00 atau 16.00 setiap harinya. Jika itu terjadi, sekolah madrasah yang biasanya dijalani sore hari oleh para siswa tersebut akan terganggu. Mereka tidak bisa konsentrasi untuk mengaji dan belajar ilmu agama di madrasah tersebut. Selain siswa tidak dapat istirahat sejenak, jam pelajaran untuk sekolah madin juga berkurang. Bahkan, bisa jadi sekolah madin lambat laun siswanya akan berkurang. Padahal, sekolah madin merupakan benteng ilmu agama bagi anak-anak.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan, Agust Marhen mengatakan, terkait aturan sekolah 5 hari. Pihaknya sudah membuat surat ke Gubernur Ganjar, yang isinya bahwa Kota Pekalongan belum bisa melaksanakan peraturan tersebut. Dan ini ketidaksediaan ini tidak berjangka waktu.

”Pengajuan kepada gubenur berdasarkan pertemuan dengan para stakeholder di Pekalongan. Dari wali siswa, guru, dewan pendidikan dan semua pejabat terkait. Hampir semua tidak bisa melaksanakan kebijakan tersebut,” katanya.

Menurutnya, ada tiga alasan yang cukup memberatkan. Alasan pertama, karena tidak sesuai dengan kearifan lokal. Karena mayoritas siswa dan guru beragama Islam, sehingga setiap sore sebagian siswa ada kegiatan TPQ atau belajar mengaji. ”Jika diberlakukan, kalau sekolah sampai sore, waktu mengaji kurang bahkan tidak bisa,” jelasnya.

Yang kedua, hampir sebagian besar sekolah belum siap dengan sarana pendukung. Kalau sekolah dilaksanakan sampai sore, harus disiapkan makan minum (kantin, Red). Selain itu, pasti ada tambahan biaya untuk guru (untuk sekolah swasta) dan operasional sekolah (listrik dan sejenisnya). Yang terakhir, masalah transportasi, karena kebanyakan siswa luar kota.

”Sehingga kalau sampai sore, angkutan umum sudah jarang ada. Kalau membawa kendaraan sendiri, sebagian besar masih di bawah umur, sehingga dilarang naik motor,” katanya.

Wali Kota Pekalongan, Prijo Anggoro, menegaskan bahwa dirinya akan tunduk pada aturan gubernur. Namun tetap disesuaikan dengan kearifan lokal.

”Terkait itu, nanti 2017 semua SMA akan ikut provinsi. Jadi sama rata aturannya. Saya rasa harus mulai belajar mengikuti aturan sekolah lima hari. Namun tetap mengikuti secara bertahap dan tidak saklek, harus sesuai dengan kearifan lokal Pekalongan,” katanya.

Hal berbeda disampaikan salah saru wali murid, Yandri Rotikan warga Kramatsari Pekalongan. Dirinya sangat setuju program 5 hari sekolah. ”Anak saya setiap hari, sekolah normal jam 3 baru keluar kelas. Pulang ke rumah jam 5, langsung les. Habis les, masih mengerjakan tugas sampai mau tidur. Lah istirahatnya kapan, kasian dia. Jika sekolah lima hari, maka ada tambahan waktu libur, anak saya baru bisa istirahat dan bermain,” ucap bapak dari Riko, siswa kelas 1 SMA swasta tersebut.

Demikian juga dengan Guru Bimbingan dan Konseling (BK) pada SMA Yayasan Sekolah Kristen Indonesia (YSKI) Kota Semarang, Lina Syoviana Indahningtyas yang lebih sepakat menggunakan program sekolah lima hari. Menurutnya sekolah lima hari lebih efektif daripada enam hari karena ada waktu jeda untuk siswa istirahat dan melakukan pembelajaran di rumah.

”Kalau sekolah enam hari, siswanya banyak yang jenuh. Makanya di YSKI diberlakukan sekolah lima hari sejak beberapa tahun lalu dan itu efektif. Berbeda dengan gurunya, sifatnya insidental. Artinya kadang gurunya masuk kalau ada kegiatan dan kalau tidak ada ya libur,” kata Lina.

Mantan Bendahara Umum HIMA PROGDI BK Universitas PGRI Semarang (Upgris) itu menyebutkan, dari pantauannya, sekolah lima hari lebih nyaman dan gurunya lebih banyak waktu luang.

”Siswa kami, menggunakan waktu libur sekolah untuk les mandiri, belajar di rumah dan kegiatan positif lainnya. Jadi ada waktu 2 hari buat siswa memanfaatkan liburannya,” tuturnya.

Berbeda dengan Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Kesiswaan pada SMP 10 November 1 Kota Semarang, Tulus Wardoyo. Menurutnya, sisi akademik siswa dipaksakan. ”Bagi saya dinas terkait tetap harus menerapkan sekolah 6 hari kerja,” tandas lulusan cumlaude di Upgris ini. (hib/han/jks/ida/ce1)