Minimarket Gerus Kios Tradisional

Semarang Tak Punya Perda Minimarket

343
KOMPLET: Sejumlah strategi disiapkan Alfamart agar pertumbuhan bisnis tetap terjaga. (IST)

SEMARANG – Memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas ASEAN, Kota Semarang ternyata belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) untuk pengaturan minimarket. Perda tersebut diperlukan untuk melakukan penataan siklus perekonomian, khususnya minimarket agar tidak berkembang biak secara semrawut.

“Baru-baru ini, saya menguji mahasiswa S3 (Undip), baru tahu ternyata Semarang belum memiliki Perda tentang pengaturan minimarket,” kata pakar Ekonom, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof Purbayu Budi Santosa.

Dijelaskan Purbayu, Perda tersebut sangat diperlukan mengingat saat ini menjamur minimarket, seperti Alfamart, Indomaret, Superindo dan lain-lain. “Semarang belum memiliki aturan tentang berapa batasan jumlahnya, maupun berapa ketentuan jaraknya. Jelas, idealnya setiap perkotaan harus memiliki aturan untuk itu,” cetusnya.

Jika perkotaan tidak memiliki aturan untuk mengatur minimarket, maka kian banyak berdirinya minimarket akan berimbas menjadi penghambat perekonimian berbasis masyarakat. Padahal, hingga saat ini, minimarket telah menjamur sedemikian pesat. “Kalau mau maju, hal-hal seperti itu harus segera dipikirkan. Itu untuk melakukan pembenahan-pembenahan perekonomian,” katanya.

Menjamurnya minimarket tanpa pengaturan yang jelas, menurut Purbayu, akan merugikan perekonomian berbasis masyarakat. Kondisi tersebut akan mengakibatkan kios-kios tradisional tidak laku.

Menurutnya, perputaran perekonomian harus ditata sesuai dengan program pengentasan kemiskinan. Kebijakan-kebijakan pemerintah selayaknya menduduk perekonomian berbasis kemasyarakatan, agar tidak tergerus kapitalisasi. “Tergantung wali kota-nya, mau atau tidak memikirkan hal itu,” ujarnya.

Jika hal itu tidak diatur, maka kekuatan besar akan menguasai. Padahal jika kekuatan besar sudah menguasai, pemerintah akan kesulitan mengendalikannya. “Bahkan beberapa kota atau kabupaten ada yang tidak boleh ada minimarket. Kalau tidak salah, di Klaten (minimarket) tidak boleh,” imbuhnya. (amu/smu)