Baru 65 Persen Warga Ter-Cover JKN

385

SEMARANG – Sebanyak 65 persen warga Jawa Tengah telah ter-cover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng menargetkan pada 2019 seluruh warga provinsi ini telah ter-cover JKN.

Hal itu dikatakan Kepala Dinkes Jateng, Yulianto Prabowo. Menurutnya dari 65 persen tersebut, sebanyak 44 persen di antaranya masih berstatus Penerima Bantuan Iuran (PBI). Artinya, premi JKN masih dibayar oleh pemerintah. ”Di 35 kabupaten/kota kita perlu kerja keras untuk JKN, karena hingga kini masih ada beberapa keluhan dari masyarakat,” katanya.

Keluhan tersebut antara lain disebabkan belum tepat sasaran JKN yang seharusnya menyasar ke masyarakat kurang mampu melalui PBI. Persoalan itu dikarenakan validitas data dari kabupaten/kota. ”Namanya data harus divalidasi, artinya data harus selalu disempurnakan. Karena masyarakat itu berkembang, yang tadinya miskin, bisa jadi sekarang sudah tidak miskin,” ujarnya. Ia juga berharap masyarakat Jateng yang belum menerima JKN segera mengikutinya secara mandiri.

Saat ini, beberapa permasalahan masih menjadi pusat perhatian Dinkes Jateng. Antara lain tingginya angka kematian ibu ketika melahirkan. Berdasarkan data Dinkes Jateng di 2015, ada 126 kasus ibu meninggal saat proses kelahiran dari 100 ribu kelahiran hidup. ”Itu sebenarnya menurun jika dibandingkan dengan 2014 yang mencapai angka 711 kasus,” katanya.

Meski begitu, selain angka kematian ibu, pihaknya juga tengah fokus terhadap tingginya angka kematian bayi. Berdasarkan data Dinkes pada 2015, sebanyak 519 kasus kematian bayi terjadi dari 100 ribu kelahiran selamat. ”Daerah yang paling rawan untuk masalah kesehatan terutama angka kematian ibu, kematian bayi dan penyakit menular antara lain Tegal, Cilacap, Pekalongan, Grobogan, dan Purbalingga,” katanya.

Dikatakan Yulianto, pada prinsipnya semua kabupaten/kota di Jateng memiliki masalah kesehatan yang bervariasi. Menurutnya, pembangunan kesehatan saat ini harus disasarkan untuk menurunkan angka kematian dan angka kesakitan.

Tentunya indikatornya cukup banyak untuk itu. Salah satunya angka kematian ibu, bayi, lalu angka penyakit menular dan tidak menular. ”Itu merupakan indikator sasaran yang harus kita intervensi supaya derajat kesehatan meningkat,” ujarnya.

Dikatakannya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015 terdapat 45 indikator kesehatan yang diatasi oleh Dinkes Jateng. ”Tahun 2016 ini tentunya target capaian indikator bisa kita atasi bersama. Karena masalah kesehatan adalah masalah kita semua, tidak hanya Dinkes,” katanya. (ewb/ric/ce1)