Honorer Kegiatan Kewenangan SKPD

577
ROBOH : Tiga ruang kelas SD ambruk karena lamban renovasi. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

BALAI KOTA – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Semarang Bambang Sukono menegaskan jika perekrutan pegawai kegiatan (non PNS) merupakan kewenangan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sesuai kebutuhannya. Sehingga honornya tidak masuk dalam APBD. Melainkan masuk dalam anggaran kegiatan SKPD kategori non PNS.

”Pegawai honorer di SKPD itu bukan seperti K2 yang honornya didanai dengan APBD, melainkan lewat anggaran kegiatan di SKPD tersebut. Istilahnya pegawai kegiatan, karena honornya dari kegiatan SKPD yang non PNS,” terang Bambang Sukono, menanggapi pemberitaan Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (12/1).

Bambang Kono mengatakan, sebenarnya BKD tidak mengurusi soal itu (pegawai kegiatan). Karena sesuai dengan Undang-Undang ASN (Aparatur Sipil Negara), BKD hanya menangani pegawai negeri sipil saja. ”Di luar itu, seperti pegawai kegiatan tidak menangani, karena itu kewenangan SKPD masing-masing,” ujarnya.

Dia menegaskan, semua pegawai honorer Pemkot Semarang telah terdata. Data terakhir pegawai honorer sejak 2005. Sebab, sejak saat itu pemkot tidak boleh mengangkat pegawai honorer. Berbeda dengan pegawai kegiatan yang honornya dianggarkan dalam sebuah kegiatan SKPD, pegawai honorer (K2) pemkot dibiayai oleh APBD. ”Dan saat ini Tenaga Pegawai Harian Lepas (TPHL) yang dibiayai APBD hanya 60 orang saja. Itu resmi berdasar SK (Surat Keputusan) wali kota,” jelasnya.

”Sebenarnya yang pegawai kegiatan itu bukan urusan kita, tapi tahunya semua harus diurusi BKD, padahal tidak. Karena itu kewenangan masing-masing SKPD. Mereka (pegawai kegiatan) kontraknya hanya dalam satu tahun anggaran saja. Jadi setiap tahun harus perpanjangan kontrak sesuai kebutuhan SKPD tersebut,” imbuh Bambang Kono yang mengaku di BKD ada tiga pegawai kegiatan.

Bambang Kono menjelaskan, dalam suatu kegiatan memang ada honor PNS dan non PNS, untuk pegawai kegiatan masuk dalam honor non PNS. Dengan standar satuan harganya mengikuti upah minimum kota (UMK). ”Untuk perekrutannya kita serahkan masing-masing SKPD. Tidak ada batasannya, sesuai kebutuhan SKPD tersebut. Dan perekrutannya mengacu pada aturan kegiatan tersebut,” tandasnya.

Meski begitu pihaknya tetap melakukan pendataan kepada para pekerja kegiatan tersebut sebagai bentuk keterbukaan kepada publik saja. ”Sebenarnya itu tidak perlu didata BKD. Karena kalau kita data secara resmi lewat SKPD, tahunya mereka ingin diangkat, padahal tidak, hanya sekadar mendata untuk keterbukaan informasi publik. Seperti dalam pemberitaan itu kan tahunya tetap urusan BKD,” imbuhnya. Bambang menambahkan untuk guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) dan K2, jumlah keseluruhan mencapai 3.677 orang. (zal/ce1)