JPU Keberatan Kesaksian Dua Karyawan Terdakwa

377

MANYARAN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jateng menolak dua saksi yang dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan korupsi Kolam Retensi Muktiharjo Kidul, Pedurungan, Semarang. Alasannya, dua saksi tersebut merupakan karyawan dua terdakwa dari PT Harmoni International Technology (HIT), selaku kontraktor pelaksana.

”Mohon izin majelis hakim, untuk saksi Saiful dan Supriyanto karena karyawan kedua terdakwa, kami keberatan karena itu jelas dibayar oleh kedua terdakwa,” kata JPU, Ende Yanto di hadapan majelis hakim yang dipimpin, Andi Astara.

Majelis hakim, Andi Astara kemudian menyampaikan, bahwa keberatan itu adalah hak jaksa, namun tidak ada salahnya didengarkan. ”Silakan saksi fakta memberi keterangan,” kata hakim Andi dilanjut memeriksa saksi.

Dalam keterangannya, saksi Saiful Anwar selaku koordinator keamanan proyek di PT HIT mengaku hanya sebagai pegawai honorer selama proyek kolam retensi berlangsung. Seingatnya sebelum pembebasan lahan berhasil dulunya sempat ada warga mengancam harus menyelesaikan pembebasan lahan dahulu sebelum proyek dilangsungkan. ”Itu jadi hambatan juga mengenai pembebasan lahan, selain itu karena faktor musim hujan dan masyarakat. Tapi pas hujan kami tetap masih memasang pompanya,” imbuhnya.

Dia mengaku mesin pompa di kolam retensi tersebut hingga sekarang masih berfungsi, kadang dihidupkan seminggu sekali. Ia juga mengaku ketika proyek hampir selesai sekitar Desember Tri Budi dan Handawati cuma datang melihat pekerja langsung pulang. ”Saya cuma lihat yang di lapangan Tri Budi,” ucapnya.

Sementara kesaksiannya Supriyanto, buruh sepatu yang juga pembantu keamanan proyek Retensi mengaku dirinya tinggal tepat di depan polder. Hingga saat ini dirinya mengaku kalau hujan deras tidak pernah banjir lagi setelah adanya kolam retensi tersebut. ”Saya tinggal tepat di depan polder. Dulunya kalau hujan deras sampai 1 minggu baru surut. Setelah ada kolam retensi tidak pernah kebanjiran, ketika ada rob juga gak pernah banjir,” katanya. Dalam pemeriksaan tersebut juga memeriksa dua ahli dari Universitas Negeri Malang (UNM) Jawa Timur, yakni Rahayu Ningsih dan Edy Santoso dari Dosen Teknik Sipil.