Perda Toko Modern Tak Pro-Rakyat

653
KOMPLET: Sejumlah strategi disiapkan Alfamart agar pertumbuhan bisnis tetap terjaga. (IST)

SEMARANG – Meski Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengklaim telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Pertokoan Modern yang diatur di dalam Peraturan Wali Kota (Perwal), ternyata isi aturan-aturan yang tertuang dinilai tidak membela perekonomian rakyat kecil.

Aturan tersebut belum memuat batasan jumlah secara detail, perhitungan jarak terlalu dekat, waktu operasi, dan tidak membela produk ekonomi kerakyatan. Aturan-aturan yang tertuang cenderung mendukung kapitalis dengan masukkan produk dari luar. Sehingga jika Perda dan Perwal itu diberlakukan pun tetap akan membuat efek toko-toko tradisional tergerus. “Perda dan perwal belum memuat batasan jumlah, waktu operasi dan penyaringan produk lokal. Selain itu jaraknya terlalu dekat, kalau tidak salah jaraknya 100 meter. Itu jelas terlalu dekat,” kata Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi dihubungi kemarin.

Supriyadi mengaku akan mengecek lebih detail untuk mengevaluasi Perda Pertokoan Modern dan Perwal tersebut. “Aturan-aturannya belum lengkap, Perda dan Perwal minimarket atau toko modern itu harus diubah,” tegas politikus PDIP tersebut.

Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi secara mendalam untuk membahas Perda dan Perwal sebagai aturan toko modern tersebut. “Pemerintah seharusnya mendukung perekonomian berbasis masyarakat, maka minimarket harus dilakukan penataan,” katanya.

Dikatakannya, adanya Perda dan Perwal Pertokoan Modern tersebut sebelumnya tidak dilakukan musyarakat dengan melibatkan unsur-unsur terkait. Sehingga hasilnya belum bisa mewakili prinsip perekonomian yang membela masyarakat. Menurutnya, jam operasi minimarket juga perlu dievaluasi. “Misalnya pagi sampai siang, sebaiknya minimarket tidak beroperasi. Malam hingga pagi, saat toko tradisional tutup, minimarket buka itu tidak ada masalah,” cetusnya.

Jika dibiarkan, masyarakat secara umum terkontaminasi dengan adanya minimarket yang beroperasi selama 24 jam. “Penataan produk, seharusnya minimarket mengutamakan produk lokal. Tujuannya menggairahkan produk lokal milik masyarakat. Terlebih ini memasuki era MEA atau pasar bebas. Agar produk lokal bisa dikenal secara luas,” terangnya.

Idealnya, kata dia, para pemilik minimarket dilibatkan dalam musyawarah terkait penerapan Perda dan Perwal tersebut. “Pemerintah sudah selayaknya memberdayakan ekonomi kerakyatan sesuai dengan visi misi Pak Jokowi,” katanya. (amu/smu)