Sekdes PNS Akan Ditarik ke SKPD

1222

UNGARAN- Sekretaris Desa (Sekdes) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus siap-siap jika sewaktu-waktu ditarik kembali oleh bupati untuk bertugas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Hal itu merujuk Undang Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tidak mengharuskan kembali jabatan Sekdes oleh PNS.

“Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ada aturan yang menyebutkan bahwa penetapan atau pemilihan sekdes dikembalikan kepada kepala desa. Sebelumnya jabatan sekdes itu harus dipegang PNS golongan II A,”kata Anggota DPRD Kabupaten Semarang, Bambang DN kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Bambang menjelaskan, dengan adanya aturan tersebut, kepala desa dapat memutuskan memilih sekdes baru di luar PNS. Tapi, sebaliknya, kepala desa masih bisa mempertahankan sekdes PNS untuk menjadi pendampingnya selama periode kepemimpinannya. Kewenangan kepala desa tidak hanya sebatas bisa mengganti sekdes, tapi juga perombakan seluruh perangkatnya. “Namun jika kepala desa ingin mempertahankan sekdes dari PNS harus seizin bupati,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bapermasdes Kabupaten Semarang, Yosep Bambang Trihardjono, menyatakan, penarikan sekdes ke SKPD saat ini belum bisa dilakukan. Sebab, masih menunggu Peraturan Menteri tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa. “Penarikan sekdes PNS ini masih menunggu Peraturan Menteri tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa,” jelasnya.

Yosep menambahkan, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa syarat menjadi perangkat desa berasal dari warga desa setempat yang berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat. Berusia 20- 42 tahun, terdaftar sebagai penduduk desa setempat. “Bagi sekdes yang pensiun tinggal diganti saja melalui seleksi calon perangkat desa oleh kepala desa,” pungkasnya. (tyo/aro)