Pajak Progresif Belum Disetujui

341

SEMARANG – Rencana penerapan pajak progresif oleh Pemprov Jateng hingga kini belum juga terealisasi. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jateng, Hendri Santosa menjelaskan pembahasan pajak progresif tersebut masih dilakukan.

”Kalau itu memang sudah saya sampaikan ke gubernur, secara lisan dan pada dasarnya belum disetujui,” katanya, Rabu (20/1). Menurut Hendri, pajak progresif tersebut dikenakan terhadap subjek pajak pemilik kendaraan lebih dari satu.

Rencana yang sebelumnya akan diberlakukan pada 2011 silam ini juga tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Jateng tentang Pajak yang hingga kini masih digodok di DPRD. Pemberlakukan pajak progresif ini dilakukan untuk mendongkrak pendapatan. Tingginya pajak pembelian mobil baru (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) di Jateng yang mencapai 12,5 persen menyebabkan banyak warganya menyiasati dengan membeli mobil dari provinsi tetangga. ”Di beberapa daerah selain Jateng pajak hanya 10 persen. Ini terjadi untuk semua jenis mobil, terutama mobil mewah,” katanya. Meski begitu, beberapa kelemahan pajak progresif masih dimungkinkan terjadi.

Banyaknya keluarga yang memiliki kendaraan lebih dari satu serta dialamatkan dalam alamat yang sama mengakibatkan penerimaan pajak dari kendaraan tidak terlalu mendongkrak. ”Yang kami usulkan kan semua kena pajak progresif karena meski berbeda nama, namun dalam satu alamat yang sama,” katanya.

Pajak progresif juga ditujukan untuk kendaraan berkapasitas mesin di atas 150 cc. Hal itu dikarenakan pemilik kendaraan dinilai mampu karena harga yang mencapai Rp 20 juta lebih. Perda pajak progresif hingga kini masih dalam pembahasan.

Hendri mengakui, kelemahan dari pemberlakuakn pajak progresif yaitu, masyarakat masih bisa mengubah alamatnya sehingga tidak kena pajak progresif. ”Ini akan berhasil kalau pengisian nama dan alamat sama. Itu kewenangan ada di polisi, sehingga ke depan kita akan lakukan koordinasi dengan polisi,” ujarnya.

Untuk meminimalisir hal itu, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan diberlakukan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh DPPAD, banyaknya mobil pelat luar kota yang saat ini berseliweran di Jateng, untuk satu jenis produk mobil saja mencapai 25 ribu. (ewb/ric/ce1)