Hendi Sebatas Beri Petunjuk

Dugaan Korupsi Kolam Retensi Muktiharjo Kidul Rp 33,7 M

395

”Jadi Wali Kota (Hendi, Red) memberikan petunjuk agar membayar hasil pekerjaan yang 73 persen saja, karena itu yang menguntungkan negara. Waktu itu PPHP yang mengajak menghadap maju ke wali kota,” kata Nugroho di hadapan majelis hakim yang dipimpin Gatot Susanto SH MH.

Nugroho juga mengaku selama 25 tahun masa mengabdinya di Pemkot Semarang, tak pernah sekalipun mendapatkan sanksi ataupun terseret perkara pidana seperti saat ini.

Sedangkan Rosyid Hudoyo mengaku, pernah melakukan pengecekan lapangan, tetapi tidak rutin. Saat dilakukan uji coba terhadap pompa, mesin sudah hidup tetapi belum bisa memompa. ”Namun tiga hari kemudian, sudah mulai berfungsi (bisa memompa, Red) sesuai dengan kapasitasnya,” sebut Rosyid yang merupakan PPKom proyek tersebut.

Usai sidang, kuasa hukum Nugroho Joko, Adi Susanto kembali menjelaskan bahwa peran Hendi saat itu hanya sebatas memberikan petunjuk untuk membayar yang sudah diselesaikan saja. Dalam hal ini, kliennya juga menyampaikan keterangan sesuai berita acara penyidikan dan tidak mengada-ada.

”Tidak ada yang diubah (keterangannya, Red). Klien kami juga tidak menikmati kerugian negara, karena semuanya sudah kembali ke kas negara,” kata Adi kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Sedangkan, kuasa hukum Imron Rosadi, Ahmad Kemal Firdaus menilai kurang matangnya proses perencanaan dalam pembangunan proyek kolam retensi Muktiharjo Kidul menjadi salah satu pemicu banyaknya kesalahan administratif dalam proses pelaksanaannya. Hal itu berdampak adanya adendum untuk penyesuaian dalam waktu yang sangat singkat. Karena kolam harus segera diselesaikan untuk kepentingan masyarakat.

”Jelas tidak ada niatan para terdakwa untuk mengambil keuntungan diri sendiri dalam proyek kolam retensi ini. Namun karena perencanaan yang kurang matang, terjadi banyak kesalahan administratif,” kata Kemal yang juga Ketua HAMI Kota Semarang usai sidang.