Hendi Sebatas Beri Petunjuk

Dugaan Korupsi Kolam Retensi Muktiharjo Kidul Rp 33,7 M

395

Sedangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hendi yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Jateng menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat secara langsung dalam proyek kolam retensi 2014 tersebut. Sesuai aturan yaitu Pedoman Penggunaan Anggaran Daerah, pelaksanaan proyek senilai Rp 33,7 miliar itu telah dilimpahkan ke pengguna anggaran yaitu Kepala Dinas PSDA-ESDM, Nugroho Joko Purwanto.

”Proyek itu muncul dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hasil pembahasan oleh TAPD yang diketuai Sekda. Saya sebagai wali kota hanya menyetujui. Kemudian diajukan ke DPRD untuk disahkan dalam paripurna,” kata Hendi dalam BAP-nya.

Dalam BAP itu juga, Hendi membantah jika dirinya memerintahkan panitia penerima hasil ‎pekerjaan (PPHP) untuk menandatangani berita acara penerimaan pekerjaan meski diketahui pekerjaan kolam retensi belum selesai 100 persen. Namun, ia mengakui beberapa kali bertemu dengan Nugroho dan Tri Budi Purwanto, komisaris PT Harmoni International Technology (HIT)/ rekanan, terkait proyek itu.

”Pada Desember 2014, Nugroho dan Tri Budi menemui saya. Mereka mengoordinasikan terkait keterlambatan pekerjaan. Namun, Tri Budi yakin bisa menyelesaikan pekerjaan. Caranya dengan menambah tenaga kerja,” ucapnya.

Perlu diketahui, proyek kolam retensi senilai Rp 33,7 miliar itu dikerjakan PT HIT dalam waktu 120 hari hingga 29 Desember 2014. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, pekerjaan belum terselesaikan. Tim PPHP menolak menandatangani berita acara pemeriksaan 100 persen karena progresnya baru di angka 97 persen, meski dari rekanan menyatakan sudah 99 persen. Untuk menyiasatinya dibuatlah beberapa adendum agar pembayaran bisa dilakukan. (jks/ida/ce1)