Tidak Terbukti, Yuni Dibebaskan dari Tuntutan

451

”Kami merasa klien kami (Yuni, Red) tidak bersalah. Sekalipun sudah bebas, kami tetap mencari keadilan. Akhirnya putusan MA melepaskan semua tuntutan hukum yang menjerat klien kami,” kata Ester kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (21/1) kemarin.

Ester menjelaskan, awal permasalahan dari perkara yang dihadapi kliennya adalah ketika Yuni tidak jadi berangkat sebagai TKI ke Hongkong lantaran harus mengurus ayahnya yang sakit parah. Dalam permasalahan itu, lanjut Ester, Yuni sebelumnya mengadakan perjanjian dengan PT Maharani Tri Utama Mandiri sebagai perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

”Yuni Rahayu menandatangani perjanjian penempatan TKI ke Hongkong. Selama persiapan keberangkatan, Yuni diberikan uang sejumlah Rp 6.500.000 dan diwajibkan menjalani pelatihan selama 60 hari,” sebutnya.

Namun dari pelatihan itu, kata Ester, bersamaan dengan kondisi ayahnya yang sedang sakit parah sehingga Yuni harus sering meminta izin pulang ke rumah. Ayahnya sering keluar masuk rumah sakit karena penyakit yang dideritanya hingga membutuhkan biaya yang sangat banyak.

Dari situ, lanjut Ester, Yuni terpaksa mencari pekerjaan sementara untuk menghasilkan uang demi perawatan ayahnya dan kebutuhan keluarga. Tepat pada 24 April 2014 lalu, ayahnya meninggal dunia sehingga Yuni harus mengurus kematian ayahnya dan sejak saat itu tidak pernah kembali ke pelatihan dan tidak jadi berangkat ke Hongkong.

”Akhirnya PT Maharani Tri Utama Mandiri sebagai perusahaan penyalur merasa dirugikan oleh Yuni, karena tidak jadi berangkat ke Hongkong. Awalnya Yuni disuruh mengganti kerugian sebesar Rp 19.250.000. Tapi Yuni dan keluarganya merasa tidak mampu membayar ganti rugi tersebut setelah sebelumnya tidak berhasil mencari pinjaman uang,” ungkapnya.

Karena Yuni tidak mampu membayar, kata Ester, kemudian PT Maharani Tri Utama Mandiri melaporkan Yuni ke Polrestabes Semarang dengan tuduhan melakukan penipuan. ”Yang kami sesalkan, karena Yuni langsung dimasukkan ke dalam tahanan untuk diproses menurut hukum pidana. Padahal hubungan hukum antara Yuni dengan PT Maharani Tri Utama Mandiri dengan mengadakan perjanjian merupakan ranah hukum perdata,” tandasnya.