Ganjar Isyaratkan Setujui Hibah

Meski Dewan Menolak

319

Mengenai penyediaan public space di museum, Ganjar juga sangat mendukung. Baginya, tempat itu bisa dimanfaatkan untuk menyelenggarakan event. Jadi para pendatang tidak hanya melihat benda mati, tapi juga visual yang bisa dilihat, atau dipraktikkan.

”Saat masyarakat datang ke museum, ada satu visual yang bisa dilihat atau bahkan dipraktikkan. Misalnya, begini lho cara mengaudit. Sehingga mereka mengalami dan terjelaskan. Dengan begitu, mereka tertarik datang ke museum,” cetusnya.

Dikatakan Ganjar, banyak museum di Indonesia yang mati lantaran hanya menjadi tempat mengumpulkan arsip. Kemasannya tidak menarik untuk dikunjungi meski mengusung misi edukasi sekali pun.

Sebelumnya DPRD Jawa Tengah menolak permintaan hibah tanah seluas 2.778 m2 yang diajukan BPK RI tersebut. Penolakan dilakukan karena dikhawatirkan merusak cagar budaya karena lokasi yang diminta merupakan tempat perundingan dan penangkapan Pangeran Diponogoro 28 Maret 1830 silam. Rencananya tanah tersebut bakal digunakan untuk Museum BPK.

Sekretaris Komisi A DPRD Jawa Tengah, Ali Mansur HD mengatakan, saat ini BPK RI menggunakan lahan seluas 296 m2 di lokasi tersebut. Tapi BPK RI ingin meminta hibah lahan lagi seluas 2.778 m2 milik Bakorwil 2 untuk pengembangan museum. ”Persoalan muncul, karena lahan yang diminta merupakan kompleks cagar budaya. Itu tempat bersejarah,” katanya. Komisi A DPRD Jawa Tengah sudah meninjau lokasi yang dimaksud. Kompleks tersebut merupakan cagar budaya dan bersejarah. Dewan sebenarnya mengapresiasi keinginan BPK RI untuk mengembangkan museum. Apalagi di lokasi tersebut, ada dua ruangan yang pernah dijadikan kantor BPK RI tahun 1946-1947. ”Sebenarnya satu bulan minimal 300 pengunjung yang datang. Tapi itu di musem lokasi penangkapan Pangeran Diponogoro, lalu baru diarahkan ke Museum BPK yang ada dalam satu kompleks,” ujarnya. (amh/ric/ce1)