Daerah Tabrak Izin Galian C

Jadi Bidikan KPK

403

Sehingga berkaca dari hal itu, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM menginstruksikan untuk mencabut semua operasi produksi tambang yang ada di daerah-daerah tersebut. ”Kita tidak bisa nabrak izin langsung keluar operasi produksi, itu tidak bisa. Daerah sekarang juga harus bayar PNPB,” katanya.

Izin operasi produksi tambang dari pemprov dapat dikeluarkan jika sesuai dengan kondisi tata ruang wilayah. Informasi tata ruang tersebut menjadi ’ujung tombak’ dalam proses kepengurusan izin operasi produksi tambang, juga di dalamnya galian C.

”Sekarang permohonan tambang terkait dengan informasi tata ruang dikeluarkan oleh Bappeda, kalau sudah oke baru kita proses. Nanti keluar izin wilayah dan PNPB. Itu pun hanya berlaku 5 hari, setelah itu keluar eksplorasi,” katanya.

Selain itu pemohon harus bisa memenuhi persyaratan terkait dengan dokumen teknis, UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan), serta UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan), serta izin lingkungan yang dikeluarkan kabupaten/kota.

”Izin lingkungan yang mengeluarkan kabupaten, jadi kabupaten ada kontribusi di sana. Jadi pemprov tidak terima apa-apa, pajak di kabupaten/kota,” katanya. Pihaknya juga memastikan kepengurusan izin operasi produksi tambang tidak dipungut biaya.

Saat ini, jumlah operasi produksi tambang, termasuk galian C di Jawa Tengah yang sudah menerima izin pemprov lebih dari 300. Sedangkan saat ini pengajuan lebih dari 600 kegiatan tambang.

Teguh mengakui perizinan pertambangan rumit karena ketatnya regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah. Selama ini, pemprov tidak mempermasalahkan adanya judicial review atas aturan tersebut. Sehingga kepengurusan izin tambang tergantung kelengkapan dari pemohon. ”Kita hanya mejalankan sesuai amanah, dan yang selama ini kami lakukan hanya normatif,” katanya.

Sementara itu DPRD Jawa Tengah mendesak pemprov membentuk tim khusus untuk menangani masalah perizinan pertambangan. Ini sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perizinan tambang yang sebelumnya di kabupaten/kota sekarang menjadi kewenangan pemprov. Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, Muhammad Ngainirricardl mengatakan, pertambangan terutama galian C harus mendapatkan perhatian serius. Sebab, di Jawa Tengah banyak galian C ilegal dan ini sangat membahayakan. Untuk itulah, pemprov harus membentuk tim khusus yang secara langsung menangani masalah tersebut. ”Sekarang izin kan di pemprov, jadi harus ada tim khusus. Nanti mereka yang turun menangani perijinan sampai pengawasan di lapangan,” katanya. (ewb/fth/ric/ce1)