Ratusan Warga Geruduk Kantor PT KIK

616

“PT KIK ini pendatang, tapi sudah menjajah warga Kaliwungu dan Brangsong sedemikian rupa. Tanah bondo desa adalah aset desa, tapi diurug begitu saja tanpa ada persetujuan dari kepala desa maupun warga desa setempat,” protesnya.

Selama ini, kata dia, PT KIK dinilai tidak transparan terhadap harga ganti rugi tanah warga. Sebab, harga yang ditetapkan terkesan seenaknya alias dimonpoli oleh PT KIK. Banyak tuntutan warga yang meminta harga jual sepantasnya, namun tidak dikabulkan oleh PT KIK.

Menurut Rusmono, pimpinan PT KIK dinilai telah melakukan konspirasi dengan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kendal dalam hal perizinan. Pemberian izin prinsip sendiri mencapai 2.200 hektare. Adanya izin tersebut mengakibatkan pemilik tanah tidak bisa menjualnya kepada pihak lain.

Karena itu, pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten Kendal untuk tidak lagi memperpanjang izin prinsip kepada PT KIK. Selain itu, mereka meminta agar PT KIK hanya diperbolehkan menggarap lahan seluas 600 hektare yang memang sudah terbeli. “KIK ini tidak mampu melakukan pembebasan tanah, sudah hampir 2 tahun lebih, tapi luas lahan 2.200 hektare juga tidak selesai, sehingga warga menjadi terkatung-katung,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan PT KIK, Sadeni Hendarman, mengakui, jika tanah bondo desa yang diurug didapatnya dengan menyewa.

“Kami memang belum membelinya. Sebab, pembelian tanah bondo desa tidak mudah, harus ada tukar guling (ruilslag). Sehingga kami harus mencari penggantinya dan mendapatkan izin hingga ke kementerian,” akunya.

Perihal sewa tanah bondo desa, diakuinya, sudah mendapatkan izin persetujuan dari kepala dan perangkat desa setempat yang tanahnya menjadi perlintasan dump truk pengurugan. “Soal harga sewa memang berbeda-beda, tergantung luasan dan lokasinya,” tandasnya. (bud/aro)